BALI — Bahlil menyampaikan hal tersebut saat peluncuran dan groundbreaking Program PLTS 100 GWp di Bali, Selasa (25/8/2026). Ia menegaskan pemerintah tetap memberi ruang bagi swasta untuk berinvestasi selama harga listrik yang ditawarkan kompetitif dan menguntungkan negara. Namun, jika skema tersebut gagal, Danantara akan turun tangan dengan skema pembiayaan yang efisien dan sesuai arahan presiden.
"Kalau harganya kompetitif kita kasih IPP. Kalau tidak kompetitif dan tidak ada yang mau, maka kita akan ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah lewat Danantara dengan pembiayaan yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden yang efisien, efektif, dan terjangkau," ujarnya.
Program PLTS 100 GWp ini ditargetkan rampung secara bertahap dalam tiga tahun. Pada tahap awal, pemerintah sudah melakukan groundbreaking untuk proyek dengan total kapasitas 5.216 megawatt peak (MWp) atau sekitar 5,2 GWp. Cakupannya meliputi PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS yang terintegrasi dengan penyimpanan energi, hingga PLTS untuk wilayah terpencil.
Dari total tersebut, enam proyek dengan kapasitas gabungan 4.548,92 MWp telah disiapkan untuk masuk tahap tender. Proyek-proyek itu antara lain PLTS Terapung Jatiluhur dengan kapasitas 1.688 MWp, PLTS Terapung Cirata 1.250 MWp, dan PLTS Terapung Jatigede 636 MWp. Selain itu ada PLTS+BESS Klaster Madura 605 MWp, PLTS Bali 300 MWp, serta PLTS Lahan Bank Tanah Purwakarta 69 MWp.
Langkah ini menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah dalam menarik investasi energi terbarukan. Sebelumnya, proyek semacam ini hampir sepenuhnya bergantung pada minat investor swasta. Kini, negara melalui Danantara siap menjadi pemain utama jika pasar tidak merespons.
Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan proyek strategis ini terhenti hanya karena persoalan harga atau minimnya minat investor. Dengan adanya opsi Danantara, target transisi energi tetap bisa dieksekusi tanpa harus menunggu keputusan swasta.
Langkah ini juga menjadi sinyal bagi calon investor bahwa pemerintah punya daya tawar lebih kuat dalam negosiasi harga listrik. Jika IPP menawar terlalu tinggi, negara punya alternatif untuk mengerjakan sendiri proyek tersebut dengan biaya yang lebih terkendali.
Program PLTS 100 GWp merupakan salah satu pilar utama target bauran energi nasional. Dengan kapasitas sebesar itu, Indonesia berpotensi mengurangi ketergantungan pada pembangkit fosil secara signifikan. Kehadiran Danantara sebagai eksekutor cadangan memastikan target tersebut tidak sekadar wacana.
Bagi masyarakat, proyek ini diharapkan memperluas akses listrik bersih, terutama di wilayah timur Indonesia yang masih minim infrastruktur kelistrikan. PLTS untuk wilayah terpencil yang termasuk dalam tahap awal menjadi bukti bahwa program ini menyasar pemerataan energi, bukan hanya proyek komersial di Pulau Jawa.
Dengan skema dan cadangan eksekusi yang jelas, pemerintah tampaknya tidak ingin mengulang masa lalu di mana proyek energi terbarukan mandek karena negosiasi yang alot dengan investor. Kini, semua opsi terbuka — dan negara siap mengambil alih jika diperlukan.