Gubernur Bali Wayan Koster Tetapkan UMP 2027 Rp4.559.287, Naik 42,15 Persen dari Tahun Ini

Penulis: Vino Bastian  •  Sabtu, 21 November 2026 | 10:31:01 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster menandatangani Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang penetapan UMP Bali 2027.

DENPASAR — Penetapan UMP Bali 2027 ditandatangani pada Jumat (20/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80. Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 itu merujuk pada Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026.

Landasan hukumnya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Penetapan juga merespons aspirasi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan KSPSI Provinsi Bali yang disampaikan pada 21 Oktober dan 20 November 2026.

Rasio UMP terhadap KHL Naik dari 61,54 ke 81,35 Persen

Kenaikan UMP 2027 mempersempit jarak antara upah minimum dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Bali. KHL tahun 2027 ditetapkan Rp5.604.481, sehingga UMP Rp4.559.287 mencapai rasio 81,35 persen.

Perbandingan tahun 2026 jauh berbeda. Saat itu UMP Rp3.207.459 hanya menyentuh 61,54 persen dari KHL Rp5.253.107.

"UMP tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 meningkat drastis dan progresif sebesar Rp1.351.828 per bulan atau sekitar 42,15 persen dibandingkan UMP tahun 2026," ujar Gubernur Koster.

UMSP Hotel Bintang Rp4.644.907 per Bulan

Selain UMP, Koster menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 khusus sektor Hotel Bintang sesuai KBLI 2025. Besarannya Rp4.644.907 per bulan, berlaku pada tanggal yang sama dengan UMP.

Sektor pariwisata dan perhotelan berbintang menjadi tulang punggung ekonomi Pulau Dewata. Karena itu, kebijakan upah ini menyasar pekerja formal di sektor usaha tersebut.

Dampak ke Pendapatan PPPK dan PPPK Paruh Waktu

Kenaikan UMP tidak hanya berdampak pada pekerja swasta. Gubernur Koster menyebut kebijakan ini langsung memengaruhi pendapatan pegawai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah daerah.

"Dengan UMP sebesar Rp4.559.287, para pegawai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah daerah dan pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar," ucapnya.

Peningkatan pendapatan itu diharapkan memperkuat daya beli masyarakat terhadap produk lokal. Koster juga menyebutnya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan niskala-sakala serta memacu produktivitas aparatur dan pekerja di lapangan.

Tantangan Kepatuhan Sejak 1 Januari 2027

Angka kenaikan tergolong agresif dibanding pola penyesuaian upah rutin tahunan. Tantangan sesungguhnya terletak pada tingkat kepatuhan penerapan mulai awal tahun depan.

Koster menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Bali dan pelaku usaha menjalankan keputusan tersebut secara bertanggung jawab penuh.

"Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, serta pelaku usaha harus dengan penuh tanggung jawab melaksanakan ketentuan UMP tahun 2027 ini," tegas Gubernur Bali dua periode ini.

Di sisi lain, pekerja dan serikat pekerja sebelumnya mendorong penghitungan upah minimum mendekati standar KHL penuh. Pelaku usaha diminta menyesuaikan struktur biaya operasional di tengah dinamika pemulihan dan penguatan kualitas pariwisata.

Dengan berlakunya UMP Rp4.559.287 dan UMSP Hotel Bintang Rp4.644.907 pada 1 Januari 2027, Pemprov Bali menempatkan penguatan kesejahteraan pekerja sebagai prasyarat menjaga stabilitas sosial dan produktivitas ekonomi daerah.

Reporter: Vino Bastian
Sumber: forumkeadilanbali.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top