OJK Terbitkan POJK 18/2026, Rasio Solvabilitas Minimum Asuransi Ditetapkan 120%

Penulis: Usman Harun  •  Minggu, 22 November 2026 | 08:03:31 WIB
OJK menerbitkan POJK 18/2026 yang menetapkan rasio solvabilitas minimum asuransi dan reasuransi sebesar 120%.

BALI — Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2026 yang menetapkan Ketentuan Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) bagi perusahaan asuransi dan reasuransi sebesar 120%. Perhitungan rasio solvabilitas berdasarkan aturan baru ini baru mulai efektif pada laporan keuangan triwulan I-2027, dengan masa transisi hingga 2028 sebelum sanksi administratif diberlakukan.

Regulator pasar modal dan industri keuangan nonbank itu menyebut penyempurnaan pendekatan perhitungan solvabilitas dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan dan kualitas modal berdasarkan kemampuan menyerap kerugian. Pengukuran kebutuhan modal juga diubah agar lebih mencerminkan profil risiko masing-masing perusahaan, disertai penguatan penilaian kecukupan solvabilitas secara berkelanjutan.

POJK 18 Tahun 2026 diterbitkan di tengah dinamika fluktuasi suku bunga, perubahan nilai tukar, dan ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi profil risiko perusahaan asuransi dan reasuransi. Aturan ini juga mengacu pada standar internasional dan sejalan dengan kerangka solvabilitas dalam PSAK 117 tentang Kontrak Asuransi yang berlaku sejak 1 Januari 2025.

Penerapan PSAK 117 Ubah Pengakuan dan Pengukuran Kontrak Asuransi

Penerapan standar akuntansi baru membawa perubahan dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kontrak asuransi. Konsekuensinya, perusahaan memerlukan penyesuaian dalam mengukur kecukupan modal agar tetap konsisten dengan laporan keuangannya.

OJK menegaskan penyempurnaan perhitungan solvabilitas dilakukan lewat tiga pendekatan sekaligus: kecukupan dan kualitas modal berdasarkan kemampuan menyerap kerugian, pengukuran kebutuhan modal yang lebih mencerminkan profil risiko, serta penguatan penilaian kecukupan solvabilitas secara berkelanjutan.

Enam Substansi Utama POJK 18 Tahun 2026

Aturan anyar ini memuat sejumlah ketentuan teknis yang mengubah cara industri menghitung dan melaporkan kecukupan modalnya. Berikut poin-poin utamanya:

  • Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum: KRSM ditetapkan 120%, ditambah kewajiban membentuk tambahan modal 15% dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) bagi perusahaan yang ditetapkan sebagai Domestic Significantly Important Insurer (D-SII).
  • Modal yang Tersedia: Modal dikelompokkan menjadi modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2) dengan mempertimbangkan karakteristik serta kemampuan instrumen modal menyerap kerugian.
  • Pinjaman Subordinasi: Dapat diakui sebagai modal inti terbatas atau modal pelengkap sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
  • Perhitungan MMBR: Mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Asuransi, dan Risiko Operasional dengan pendekatan pengukuran yang lebih mencerminkan profil risiko perusahaan.
  • Own Risk and Solvency Assessment (ORSA): Perusahaan wajib melakukan dan mendokumentasikan penilaian kecukupan rasio solvabilitas dalam berbagai skenario perubahan alias stress test paling sedikit satu kali setahun, sekaligus menetapkan strategi pemeliharaan rasio.
  • Pelaporan dan Sanksi: Laporan perhitungan rasio solvabilitas wajib disampaikan triwulanan dan tahunan, termasuk audit akuntan publik atas laporan tahunan. Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran ketentuan solvabilitas, permodalan, perhitungan MMBR, pelaksanaan ORSA, dan pelaporan.

Masa Transisi: Laporan 45 Hari dan Sanksi Baru Berlaku 2028

OJK memberi kelonggaran waktu bagi industri untuk menyesuaikan diri. Sepanjang 2027, batas penyampaian laporan rasio solvabilitas triwulanan diperpanjang menjadi paling lambat 45 hari setelah akhir triwulan.

Sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi KRSM akibat penerapan aturan baru ini baru diberlakukan mulai periode laporan triwulan I-2028. Artinya, ada ruang sekitar satu tahun bagi perusahaan asuransi dan reasuransi untuk membenahi struktur permodalan sebelum konsekuensi hukum penuh berlaku.

Apa Artinya bagi Pemegang Polis dan Investor Sektor Asuransi

Bagi pemegang polis, aturan ini memperkuat jaminan bahwa perusahaan tempat mereka menempatkan premi memiliki bantalan modal yang memadai terhadap guncangan pasar. Bagi investor, kewajiban tambahan modal 15% dari MMBR untuk perusahaan berstatus D-SII berpotensi memengaruhi kebutuhan pendanaan internal, sehingga rasio kecukupan modal dan rencana penerbitan instrumen modal menjadi indikator yang perlu dicermati pada laporan keuangan mendatang.

Perusahaan juga perlu menyiapkan dokumentasi ORSA dan strategi pemeliharaan rasio solvabilitas sejak sekarang, karena penilaian kecukupan modal tidak lagi sekadar angka tunggal di akhir periode, melainkan hasil uji ketahanan terhadap berbagai skenario perubahan.

Reporter: Usman Harun
Sumber: finance.detik.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top