GEKIRA Gelar Rakernas 2026, Konsolidasi 38 Provinsi untuk Dukung Program Ekonomi Prabowo

Penulis: Wahyu Hidayat  •  Jumat, 12 Juni 2026 | 22:59:31 WIB
Delegasi 38 provinsi menghadiri Rakernas GEKIRA 2026 di Bali untuk konsolidasi program ekonomi.

BALI — Rakernas mengusung tema “Transformasi Ekonomi Nasional Dalam Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto”. Ketua Umum PP GEKIRA Nikson Silalahi menyatakan forum ini menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyelaraskan program kerja dengan agenda pembangunan nasional.

Fokus pada Kemandirian Ekonomi dan UMKM

Menurut Nikson, pemerintahan Prabowo tengah membangun fondasi ekonomi yang berorientasi pada kemandirian bangsa. Prioritasnya mencakup penguatan UMKM, ketahanan pangan, hilirisasi industri, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebagai organisasi sayap Partai Gerindra, GEKIRA ingin memastikan kader-kader kami ikut mengambil peran dalam mendukung dan mengawal agenda besar tersebut,” kata Nikson dalam keterangan yang diterima redaksi.

Evaluasi Program dan Penetapan Prioritas

Rakernas juga menjadi ajang evaluasi pelaksanaan rekomendasi Kongres GEKIRA tahun 2025. Organisasi ini akan menetapkan program prioritas untuk periode mendatang. Selama setahun terakhir, GEKIRA telah menjalankan berbagai program sosial dan kemanusiaan di sejumlah daerah sebagai bentuk pengabdian masyarakat.

Acara ini dihadiri delegasi dari 38 provinsi. Sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih turut hadir untuk membahas isu strategis, mulai dari perumahan rakyat, koperasi, UMKM, pertanian, lingkungan hidup, kesehatan, hingga pembangunan sumber daya manusia.

Peran Organisasi Sayap dalam Agenda Pemerintah

Transformasi ekonomi nasional yang dijalankan pemerintahan Prabowo membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa. GEKIRA, yang memiliki jaringan hingga akar rumput, berupaya mengambil peran aktif dalam proses tersebut. Konsolidasi 38 provinsi ini menjadi langkah awal untuk memastikan program-program organisasi selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

Reporter: Wahyu Hidayat
Sumber: akurat.co This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top