TABANAN — Pemerintah Kabupaten Tabanan memulai langkah konkret menyambut Sensus Ekonomi 2026 dengan melepas secara resmi 439 petugas sensus. Mereka akan menyisir 10 kecamatan untuk mendokumentasikan setiap aktivitas usaha, mulai dari pedagang kaki lima hingga industri rumah tangga.
Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menegaskan bahwa data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir bukan sekadar angka statistik. "Instrumen ini sangat penting dalam mendukung langkah-langkah strategis pembangunan daerah," ujarnya dalam acara pelepasan di halaman Kantor Bupati Tabanan.
Selama ini, banyak program bantuan dan pengembangan UMKM di daerah kerap tumpul sasaran karena ketiadaan data dasar. Padahal, sektor usaha mikro dan kecil menyerap tenaga kerja paling banyak di Tabanan. Dengan sensus ini, pemerintah bisa memetakan secara detail sektor mana yang butuh modal, pelatihan, atau akses pasar.
Petugas yang diterjunkan sudah dibekali pelatihan teknis selama sepekan. Mereka akan mendatangi langsung rumah-rumah dan tempat usaha untuk mengisi kuesioner digital. Targetnya, seluruh data terkumpul dalam waktu tiga bulan ke depan.
Sensus tidak hanya menyasar usaha formal seperti toko atau restoran. Warung kopi di pinggir jalan, bengkel kecil, jasa potong rambut, hingga perajin anyaman bambu di desa-desa juga masuk daftar pendataan. Setiap pelaku usaha akan dimintai informasi tentang omzet, jumlah pekerja, dan kendala yang dihadapi.
Bupati Sanjaya berharap hasil sensus ini bisa memotret kondisi riil ekonomi warga. "Jangan sampai ada program yang salah sasaran karena datanya tidak update," tambahnya.
Meski bahan tidak menyebutkan angka pasti, kegiatan ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tabanan tahun 2025. Pemerintah daerah juga menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan metodologi pendataan sesuai standar nasional.
Data yang terkumpul nantinya akan diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan daerah. Dengan begitu, setiap rupiah yang digelontorkan untuk pembangunan bisa dipertanggungjawabkan dampaknya terhadap kesejahteraan warga.
Hasil akhir Sensus Ekonomi 2026 diperkirakan rampung pada awal tahun depan. Namun, data sementara akan mulai bisa diakses oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada triwulan ketiga 2025. Hal ini memungkinkan pemerintah menyusun rancangan kebijakan jauh sebelum tahun anggaran berjalan.
Bagi pelaku UMKM di Tabanan, sensus ini adalah kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan mereka secara langsung. Data yang akurat akan menjadi senjata bagi pemerintah daerah untuk mengajukan tambahan anggaran ke pusat atau menggandeng investor.