BALI — Rencana tersebut tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP) 2026-2028. Dokumen ini menjadi peta jalan pemulihan permanen di 53 kabupaten/kota terdampak dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.
Pemerintah menetapkan lima fokus besar dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tiga tahun ke depan. Pertama, penyediaan hunian tetap melalui 97 kegiatan dengan kebutuhan dana Rp7,57 triliun. Program ini mencakup pembangunan kembali di lokasi semula maupun relokasi dari wilayah berisiko tinggi.
Porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, yakni 1.863 kegiatan senilai Rp63,69 triliun. Meliputi rehabilitasi jalan, jembatan, jaringan irigasi, sungai, drainase, air minum, sanitasi, energi, dan fasilitas pelayanan publik.
Pemulihan sosial menjadi prioritas berikutnya dengan 6.194 kegiatan dan anggaran Rp18,73 triliun. Fokusnya mencakup layanan pendidikan dan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, dukungan psikososial, serta penguatan kohesi sosial.
Di sektor ekonomi, sebanyak 3.026 kegiatan disiapkan dengan kebutuhan Rp9,41 triliun untuk menghidupkan kembali mata pencaharian masyarakat. Mencakup rehabilitasi pertanian, perikanan, perdagangan, koperasi, UMKM, industri kecil dan menengah, pasar rakyat, hingga pariwisata.
Sementara itu, 341 kegiatan lintas sektor dengan anggaran Rp764,67 miliar diarahkan untuk memperkuat penataan ruang berbasis risiko bencana, sistem peringatan dini, layanan pertanahan, penguatan data by name by address, serta sistem monitoring dan evaluasi.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak. "Kami harapkan dukungan dari semua pihak, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat di tiga daerah untuk kita bergerak bergotong royong," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kantor Kemenko PMK, Jakarta (18/6). Tito menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur permanen harus terus dijaga agar manfaat pemulihan segera dirasakan masyarakat.