BALI — Pasar nikel global baru saja menunjukkan respons positif. Pemerintah memangkas kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bijih nikel pada awal 2026 menjadi 260–270 juta ton, turun drastis dari 379 juta ton tahun sebelumnya. Harga nikel pun merangkak naik ke level US$ 17.000–US$ 19.000 per metrik ton dalam hitungan bulan, membalikkan tren penurunan yang berkepanjangan. Namun, euforia ini terancam sirna akibat wacana penambahan kuota yang didorong para pelaku industri smelter.
Argumen penambahan kuota terdengar teknis: smelter membutuhkan lebih banyak bijih untuk menjaga utilisasi pabrik. Jika pasokan terbatas, biaya bahan baku naik dan industri hilir terganggu. Sekilas logis, tapi analisis lebih dalam menunjukkan gambaran berbeda.
Kapasitas produksi smelter nikel Indonesia saat ini jauh lebih besar dibandingkan ukuran pasar global. Menambah kuota hanya akan membanjiri pasar lagi, mengulangi siklus penurunan harga yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Utilisasi pabrik memang naik, tapi pendapatan justru tertekan karena harga jual ambruk.
Data International Nickel Study Group (INSG) menunjukkan pasar nikel masih mengalami surplus besar: 176 ribu ton pada 2023, 112 ribu ton pada 2024, dan 209 ribu ton pada 2025. Nikel adalah komoditas yang tidak membusuk, sehingga surplus tahun-tahun sebelumnya masih menumpuk. Artinya, kekhawatiran kelangkaan bahan baku tidak berdasar.
Di sisi lain, Indonesia memiliki posisi tawar yang luar biasa. Dengan menguasai lebih dari 60% produksi dan 40% cadangan dunia, negeri ini seharusnya menjadi penentu harga. Apalagi, karakter permintaan nikel relatif kaku—mayoritas digunakan untuk baja nirkarat dan komponen industri strategis seperti turbin, alat medis, dan peralatan militer. Harga bahan baku nikel hanya porsi kecil dari biaya produksi akhir, sehingga kenaikan harga tidak akan merusak ekosistem industri hilir.
Lembaga think tank Transisi Bersih telah mensimulasikan bahwa jika Indonesia menahan produksi di sekitar 2,1 juta ton nikel ekuivalen, harga dunia bisa naik 20%–25% per tahun. Dalam tiga hingga empat tahun, harga bahkan berpotensi mencapai dua kali lipat dari titik terendah, yakni US$ 26.000–US$ 36.000 per metrik ton. Simulasi itu mulai terbukti setelah pemangkasan kuota awal 2026.
Jika pemerintah justru menambah kuota 25%–30%, efek pemangkasan sebelumnya akan terhapus. Lebih berbahaya lagi, pasar akan membaca kebijakan Indonesia sebagai tidak disiplin: hari ini dipotong, besok direlaksasi. Sinyal inkonsistensi seperti ini berbiaya mahal karena pasar komoditas sangat sensitif terhadap kredibilitas.
Masalah utama hilirisasi nikel Indonesia bukan kekurangan produksi, melainkan kelebihan kapasitas yang membuat harga jatuh bebas. Pemerintah kini berada di persimpangan: tetap konsisten mengontrol pasokan demi harga yang sehat, atau kembali ke pola lama yang hanya menguntungkan segelintir smelter dalam jangka pendek.