DENPASAR — Ribuan bibit mangrove yang ditanam dalam rangkaian puncak Hari Mangrove Sedunia 2026 di Bali baru menjadi awal dari pekerjaan panjang. Setelah panggung dibongkar dan para pejabat meninggalkan lokasi, tantangan sesungguhnya adalah memastikan bibit yang menyentuh lumpur tidak menjadi angka kematian baru di kawasan konservasi.
Kegiatan yang berlangsung di Tahura Ngurah Rai itu melibatkan Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, serta Gubernur Bali Wayan Koster. PLN Indonesia Power disebut sebagai pihak yang menunjuk titik penanaman pada area yang belum memiliki tutupan mangrove.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, mengingatkan bahwa keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak bisa dinilai hanya dari jumlah bibit yang ditanam. Kelangsungan hidup tanaman, pemulihan fungsi ekosistem, hingga penguatan kelembagaan menjadi indikator yang tidak kalah penting.
PLN Indonesia Power menyatakan komitmennya untuk tidak berhenti pada proses penanaman. Perusahaan menyebut pemeliharaan akan menjadi bagian dari program agar bibit dapat tumbuh dengan baik.
Namun, pernyataan tersebut melahirkan pertanyaan lanjutan yang belum terjawab: bagaimana mekanisme pemeliharaan dilakukan, berapa lama monitoring berlangsung, dan apakah target tingkat kelangsungan hidup bibit akan dipublikasikan? Tanpa jawaban atas hal-hal itu, angka 15.000 berisiko menjadi sekadar catatan seremoni, bukan bukti pemulihan ekosistem.
Tahura Ngurah Rai merupakan satu-satunya taman hutan raya di Bali. Luas kawasan yang pada 1988 mencapai 1.392 hektare kemudian ditetapkan menjadi sekitar 1.373,5 hektare pada 1993, dengan kawasan konservasi seluas 1.158,44 hektare.
Keberadaan Jalan Tol Bali Mandara yang melintasi kawasan, pengembangan Pelabuhan Benoa melalui Bali Maritime Tourism Hub, serta perluasan Bandara Ngurah Rai menjadi bagian dari tekanan pembangunan yang bersinggungan dengan area konservasi ini.
Staf UPTD Tahura Ngurah Rai, Agus Santoso, dalam wawancara sebelumnya menegaskan bahwa perubahan luas kawasan tidak otomatis berarti tutupan mangrove berkurang. Ia menyebut tutupan mangrove di dalam kawasan justru bertambah dan sekitar 80 persen lahan kawasan hutan memiliki tutupan.
Di luar persoalan luas lahan, tantangan lain tetap membayangi kawasan pesisir Bali Selatan. Sampah yang terbawa aliran sungai, tekanan aktivitas manusia, pembangunan di sekitar kawasan, hingga kualitas lingkungan menjadi persoalan yang bahkan diakui dalam pemberitaan program konservasi Batu Lumbang.
Perbedaan status lahan juga penting dicermati. Mangrove yang tumbuh di dalam kawasan hutan negara berbeda dengan mangrove di lahan masyarakat yang berada di luar batas Tahura. Mencampuradukkan keduanya hanya akan melahirkan klaim yang tidak akurat tentang kondisi ekosistem pesisir Bali.
Pertanyaan tentang nasib 15.000 bibit itu kini menggantung. Publik menunggu apakah program ini berlanjut pada pemeliharaan dan evaluasi berkala, atau berhenti sebagai dokumentasi kegiatan tahunan.