BALI — Garis kemiskinan nasional Indonesia pada Maret 2025 tercatat Rp609.160 per orang per bulan, sementara standar Bank Dunia $3 PPP setara Rp546.400. Perbedaan angka itu bukan tanda manipulasi, melainkan konsekuensi dari tujuan pengukuran yang berbeda: BPS untuk perbandingan antarwilayah, Bank Dunia untuk perbandingan antarnegara.
Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia sama-sama memakai istilah "garis kemiskinan", tetapi metodologi di baliknya tidak identik. BPS membangun garis kemiskinan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menangkap perbedaan pola konsumsi dan harga antarprovinsi hingga antarkabupaten. Bank Dunia tidak punya survei seragam lintas negara, sehingga memakai purchasing power parity (PPP) sebagai penyeimbang daya beli.
Perbedaan standar ini kerap memicu tuduhan bahwa BPS sengaja menekan angka kemiskinan. Padahal, membandingkan keduanya secara langsung ibarat menyamakan ukuran baju XL dari dua merek berbeda — sama-sama berlabel XL, belum tentu dimensinya sama.
Biaya hidup tidak seragam di Indonesia. Pendapatan Rp10 juta per bulan di satu kota belum tentu lebih sejahtera daripada Rp5 juta di kota lain, karena kebutuhan hidup bisa berbeda jauh. Jika satu angka rupiah yang sama dipaksakan berlaku nasional, perbandingan kemiskinan antarwilayah justru menjadi bias.
Karena itu, BPS menetapkan standar kebutuhan minimum yang sama — sekitar 2.100 kilokalori per orang per hari ditambah kebutuhan dasar nonmakanan — tetapi nilai rupiahnya disesuaikan dengan harga setempat. Pendekatan ini membuat garis kemiskinan BPS konsisten untuk membandingkan kemiskinan antardaerah di dalam negeri.
Bank Dunia menghadapi tantangan berbeda: harga dan daya beli antarnegara tidak setara, sementara tidak ada satu survei yang seragam di seluruh dunia. PPP menjawab pertanyaan berapa uang yang dibutuhkan di suatu negara untuk membeli barang dan jasa yang setara dengan sejumlah uang di negara lain.
Angka $3 PPP bukan berarti seseorang harus memegang uang tunai setara US$3. Itu adalah ukuran daya beli yang sudah disesuaikan untuk keperluan perbandingan lintas negara.
Bank Dunia tidak hanya memakai satu garis kemiskinan. Selain $3 PPP, ada garis $4,2 PPP dan $8,3 PPP yang menggambarkan kemiskinan pada standar hidup lebih tinggi. Ketiganya dilaporkan untuk semua negara, bukan hanya untuk kelompok negara tertentu.
Dari perbandingan itu, garis kemiskinan nasional Indonesia lebih rendah dari $4,2 PPP dan $8,3 PPP, tetapi lebih tinggi dari $3 PPP. Pertanyaan "mengapa garis kemiskinan BPS lebih rendah?" jadi tidak lengkap tanpa menyebut garis pembandingnya.
Garis yang lebih tinggi relevan ketika kemiskinan ekstrem suatu negara sudah sangat rendah. Thailand pada 2021, misalnya, hanya mencatat kemiskinan 0,03% menurut garis $3 PPP. Ketika hampir tidak ada penduduk di bawah garis terendah, perubahan kesejahteraan pada standar hidup lebih tinggi tidak akan terlihat. Di titik itu, garis $4,2 PPP dan $8,3 PPP memberi informasi tambahan.
Pada 2025, tingkat kemiskinan nasional Indonesia tercatat 8,47%. Sementara menurut garis $8,3 PPP, Bank Dunia mencatat 64,09%. Selisih itu sering disimpulkan sebagai bukti angka BPS terlalu rendah.
Yang lebih tepat adalah membaca tren menurut standar yang sama. Sepanjang 2005–2025, kemiskinan Indonesia menurut BPS turun dari 15,97% menjadi 8,47%, atau turun 7,50 poin persentase. Dengan standar $8,3 PPP, angkanya turun dari 94,59% menjadi 64,09%, atau turun 30,50 poin persentase.
Kedua angka menunjukkan arah perbaikan yang sama, meski besaran penurunannya berbeda karena titik awal dan cakupan pengukuran tidak identik. Data BPS relevan untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di dalam negeri, sedangkan data Bank Dunia dipakai untuk membandingkan capaian antarnegara.
Membandingkan angka kemiskinan Indonesia dengan negara lain sebaiknya memakai standar internasional, bukan garis nasional. Sebaliknya, menilai efektivitas program pemerintah daerah lebih tepat memakai garis BPS yang sudah memperhitungkan harga setempat.