DENPASAR — Rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Bali masih bergulir membahas angka UMP 2027, dengan serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah duduk di meja yang sama. Setiawan menyatakan pihaknya mengupayakan hasil pembahasan sudah diajukan kepada Gubernur Bali pada 19 atau 20 November 2026.
Jadwal itu memberi gubernur ruang mempelajari hasil pleno sebelum menetapkan besaran upah pada 21 November 2026, sesuai arahan pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah.
Menurut Setiawan, pembahasan tidak sekadar mengejar angka, tetapi juga menyesuaikan diri dengan aturan pengupahan terbaru. Pemerintah provinsi melihat dinamika yang berkembang, termasuk ketentuan UU No 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan yang harus diakomodasi.
"Kami melihat dinamika yang berkembang, termasuk ketentuan terbaru UU 27 tahun 2026 yang harus diakomodasi dalam pembahasan," kata Setiawan, Kamis (19/11/2026).
Ia menegaskan proses penetapan masih berada di tingkat Dewan Pengupahan. Karena itu, nilai UMP Bali 2027 maupun besaran kenaikannya belum dapat disampaikan ke publik sebelum pleno dan penetapan tuntas.
"Kita on the track," ujarnya soal jadwal yang dikejar.
Pengumuman resmi kepada masyarakat dimungkinkan jatuh pada 21 November atau setelah tanggal tersebut, tergantung rampungnya proses di meja gubernur.
Jelang penetapan, buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Provinsi Bali menyiapkan aksi damai sekaligus audiensi terbuka di depan Kantor Gubernur Bali pada Jumat, 20 November 2026. Aksi itu menjadi ruang penyampaian aspirasi sebelum gubernur meneken angka final.
Tuntutan utamanya agar besaran upah mengacu pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Bali yang mencapai Rp5,6 juta. Menurut kalangan buruh, ketentuan itu sejalan dengan aturan pengupahan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.
"Di sana sudah diatur tentang penetapan UMP, di mana salah satunya dapat didasarkan pada nilai kebutuhan hidup layak," ungkap Rai, dari FSPM Bali.
Rai menilai kebijakan pengupahan pemerintah pusat selama 10 tahun terakhir belum memberi keadilan bagi pekerja di Bali. Posisi upah buruh Bali dinilai tertinggal dibanding sejumlah daerah yang upah minimumnya sudah di atas Rp5,5 juta.
"Sepuluh tahun terakhir itu Bali dimiskinkan oleh Jokowi. Kami hanya menuntut agar Bali tidak terus dimiskinkan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat Bali," katanya.
Dalam aksi damai Rabu (21/10/2026), buruh dan mahasiswa meminta Gubernur Koster menggunakan diskresi untuk menjadikan KHL sebagai pedoman UMP 2027. Jika mengikuti formula penyusunan upah dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, kenaikan upah pekerja Bali rata-rata hanya sekitar Rp200 ribu.
Angka itu dinilai tidak sebanding dengan kontribusi pekerja terhadap perekonomian Bali yang pertumbuhannya selalu di atas rata-rata nasional. Pemerintah provinsi, menurut Rai, punya ruang cukup besar untuk menjadikan KHL sebagai basis penetapan.
"Ini adalah kesempatan pak Koster untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi kapan lagi," ungkapnya.
Rai menambahkan tuntutan pekerja Bali bukan sekadar soal upah, tetapi juga biaya menjaga adat dan budaya yang melekat pada kehidupan masyarakat setempat.
"Beliau harus berani menaikan upah di Bali, ini diskresi beliau," terangnya.