Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Badung, Bali, memperkuat peran kader hingga tingkat dasawisma untuk membangun ekosistem masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan (adminduk). Langkah ini ditempuh karena kader dinilai sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas rumah tangga warga.
BADUNG — TP PKK Kabupaten Badung bergerak memperkuat ekosistem masyarakat sadar administrasi kependudukan dengan mengandalkan jejaring kader hingga tingkat dasawisma. Ketua TP PKK Badung Rasniathi Adi Arnawa menyebut kader sebagai instrumen paling efektif untuk mendeteksi dini warga yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap.
“Kami memiliki jejaring yang kuat hingga tingkat dasawisma. Peran ini sangat strategis untuk mengedukasi keluarga secara langsung,” ujar Rasniathi Adi Arnawa dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Senin.
Kader PKK sebagai Ujung Tombak Deteksi Dini
Keberadaan kader PKK dinilai krusial karena bersentuhan langsung dengan aktivitas rumah tangga sehari-hari. Mereka menjadi mitra strategis pemerintah di garis depan untuk memastikan setiap keluarga memiliki dokumen kependudukan yang tertib.
“Kami bersama pemerintah daerah berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi di Badung,” kata Rasniathi Adi Arnawa.
Studi Komparasi ke Yogyakarta untuk Adopsi Inovasi Pelayanan
Untuk memperdalam tata kelola adminduk, TP PKK Badung melakukan studi komparasi ke Pemerintah Kota Yogyakarta. Kota tersebut dipilih karena dinilai progresif dalam melahirkan berbagai terobosan pelayanan administrasi kependudukan.
Studi komparasi itu menjadi peluang bagi Kabupaten Badung untuk membedah praktik terbaik (best practices) dan melihat langsung inovasi pelayanan dari hulu ke hilir. “Kami juga mengadopsi strategi pemberdayaan kader yang efektif dalam membangun ekosistem masyarakat sadar adminduk,” ujar dia.
Integrasi Program PKK dan Disdukcapil
Kegiatan studi komparasi tersebut sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam mengintegrasikan program kerja PKK dengan program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.
Fokus utama integrasi ini meliputi perluasan jangkauan sosialisasi, percepatan perekaman data, hingga akselerasi migrasi menuju digitalisasi dokumen kependudukan. “Demi mewujudkan kesejahteraan keluarga yang merata,” kata Rasniathi Adi Arnawa.
