Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menetapkan efektivitas dan efisiensi sebagai dasar utama pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026. Efisiensi menyasar belanja operasional yang tidak bersifat wajib, termasuk perjalanan dinas serta belanja makan dan minum di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Penyesuaian ini dilakukan agar program prioritas pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan keuangan daerah.
SINGARAJA — Pemkab Buleleng memangkas anggaran perjalanan dinas serta belanja makan dan minum di seluruh OPD hingga nol dalam pembahasan Perubahan APBD 2026. Kebijakan tersebut mengikuti arahan pemerintah pusat dan hanya menyisakan belanja operasional wajib seperti pembayaran listrik, air, dan telepon.
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menyatakan penyesuaian anggaran tetap mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Menurut dia, efektivitas berarti setiap anggaran dalam perubahan harus dipastikan mampu dikerjakan, sedangkan efisiensi tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.
Infrastruktur Perdesaan dan Irigasi Pertanian Jadi Prioritas
Penanganan infrastruktur dalam perubahan anggaran tidak hanya difokuskan pada kawasan perkotaan. Sejumlah ruas jalan di wilayah perdesaan disasar berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi kerusakan.
Beberapa pekerjaan jalan di luar kawasan perkotaan telah dilaksanakan, antara lain penanganan ruas jalan di Desa Bulian yang selesai lebih cepat dari target. Penanganan serupa dilakukan pada ruas jalan di Mengening, jalur Sidetapa-Dencarik, serta beberapa ruas jalan di Kecamatan Seririt.
Selain jalan, Pemkab Buleleng memberikan perhatian pada jembatan yang memerlukan penanganan serta infrastruktur pendukung pelayanan pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pariwisata.
Infrastruktur pertanian tetap menjadi bagian penting prioritas pembangunan daerah untuk mendukung ketahanan pangan. Jaringan irigasi yang rusak akibat bencana alam dan belum seluruhnya tertangani akan dikerjakan secara bertahap.
"Kita harus tetap seimbang. Infrastruktur pertanian juga menjadi program prioritas dalam bidang ketahanan pangan yang harus diselesaikan," kata Sutjidra.
Mengapa Anggaran Harus Dipangkas
Keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus menentukan skala prioritas. Seluruh kebutuhan pembangunan tidak dapat ditangani secara bersamaan.
"Dengan keterbatasan anggaran, kita tidak bisa mengerjakan semuanya sekaligus. Seluruh infrastruktur tetap diperhatikan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian maupun infrastruktur penunjang pariwisata," ujarnya.
Pembahasan perubahan anggaran diarahkan menyesuaikan program dan kegiatan dengan kemampuan keuangan daerah. Kebutuhan pembangunan yang bersifat prioritas tetap memperoleh perhatian.
RSUD Buleleng Tetap Pakai Skema Pinjaman Daerah
Pemkab Buleleng masih meninjau kembali kebutuhan manajemen konstruksi untuk pembangunan RSUD Buleleng. Proyek tersebut tetap direncanakan menggunakan skema pinjaman daerah karena membutuhkan pembiayaan besar.
"RSUD Buleleng tinggal kita tinjau kembali untuk manajemen konstruksinya. Skemanya tetap menggunakan pinjaman daerah karena pemerintah daerah tidak memiliki anggaran sebesar itu tanpa pinjaman. Manajemen konstruksi direncanakan dimulai pada Oktober," papar Sutjidra.
Untuk rencana pembangunan tahun anggaran 2027, Pemkab Buleleng masih menyusun anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Penataan kawasan pelabuhan menjadi salah satu rencana yang akan mendapat perhatian, sementara pembangunan infrastruktur lain disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia.
