BALI — Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan langsung kepada pamong praja muda angkatan ke-33 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju tanpa birokrasi yang bersih dan berkinerja tinggi.
"Untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin," kata Prabowo di hadapan para calon pemimpin daerah itu.
Kepala Negara merinci tiga karakter utama yang harus dimiliki pemerintahan dalam negeri: efisiensi, kedisiplinan, dan antikorupsi. Menurutnya, birokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai kemakmuran.
"Cita-cita besar kita adalah Indonesia menjadi negara yang maju dan modern, negara yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri, yang tidak diatur oleh bangsa lain, tidak didikte oleh bangsa lain, tidak ditipu oleh bangsa lain," ujar Prabowo.
Ia menegaskan bahwa kemandirian nasional hanya bisa diraih jika seluruh elemen pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa, bekerja dengan satu visi dan bebas dari praktik korupsi.
Prabowo memberikan proyeksi jangka panjang kepada para pamong praja muda. Ia menyebutkan bahwa dalam dua dekade ke depan, sebagian dari mereka akan menduduki kursi kepala daerah, termasuk gubernur.
"Dua puluh lima tahun yang akan datang sebagian dari saudara akan jadi gubernur, mungkin di antara saudara akan berdiri di podium ini. Masa depan milik saudara sekalian," kata Prabowo.
Pernyataan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa tanggung jawab mewujudkan Indonesia emas tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, melainkan juga di pundak para birokrat muda yang akan menggerakkan pembangunan di lapangan. Prabowo menegaskan bahwa pamong praja muda adalah penggerak birokrasi sekaligus penentu keberhasilan pembangunan di daerah.
Menurut Presiden, ukuran keberhasilan sebuah negara maju bukan hanya pada infrastruktur megah, melainkan pada terpenuhinya hak dasar warga negara. Ia menyebutkan empat indikator utama: penghasilan yang layak, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.
"Cita-cita tersebut harus diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Pengarahan di IPDN ini menjadi sinyal bahwa pemerintah saat ini menempatkan reformasi birokrasi dan pengembangan sumber daya aparatur sebagai prioritas strategis. Para pamong praja muda yang baru dilantik diharapkan menjadi agen perubahan yang membawa budaya kerja bersih dan efisien ke seluruh pelosok negeri.