SINGARAJA — Ketegangan antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Buleleng kembali muncul dalam pembahasan RAPBD 2027. Selain tidak adanya alokasi hibah untuk dewan, sejumlah aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui jalur kedewanan juga belum mendapat jawaban dari pemerintah kabupaten.
Wandira menyebut kondisi itu membuat fungsi representasi DPRD seolah dipandang sebelah mata. Menurutnya, negara membiayai anggota dewan justru untuk menjaring keluhan warga dan memperjuangkannya lewat lobi kebijakan anggaran.
Mengapa Golkar Buleleng Mempertanyakan Hibah Eksekutif
Politisi yang juga menjabat Sekretaris DPD II Golkar Buleleng itu mempersoalkan alasan tidak tersedianya anggaran pada 2027. Ia membandingkannya dengan pembagian hibah yang tetap berjalan di lingkungan eksekutif.
"Di 2027 alasannya enggak ada uang. Kalau nggak ada uang, kenapa kawan-kawan eksekutif membagi-bagikan hibah? Kenapa kami enggak difasilitasi?" kata Wandira, Sabtu (21/11/2026).
Ia menegaskan DPRD tidak hanya menjalankan tiga fungsi klasik, yakni anggaran, pengawasan, dan pembentukan peraturan daerah. Ada fungsi keempat yang dinilainya krusial sesuai amanat peraturan pemerintah, yaitu menyerap hingga mempertanggungjawabkan aspirasi konstituen.
"Masa cukup hanya serap-serap terus laporkan, habis itu tidak ada tindak lanjut," sindirnya.
Preseden 2026: Hibah Berubah Jadi Pokir dan Gagal Cair
Wandira mengaitkan persoalan tahun depan dengan pengalaman pada tahun anggaran berjalan. Pada 2026, kesepakatan yang telah terbangun berujung buntu karena rancangan hibah eksekutif dialihkan menjadi pokok-pokok pikiran dewan.
Pengalihan itu belakangan dinilai menyalahi regulasi sehingga anggarannya gagal dicairkan. Wandira menduga ada skenario yang sengaja dimainkan eksekutif agar pos anggaran tersebut tidak terserap.
Pola serupa dinilai terulang pada pembahasan APBD 2027. Setelah ditelaah, pos anggaran aspirasi kembali tidak bisa dieksekusi karena penempatannya tidak jelas.
Eksekutif Tetap Salurkan Bantuan Langsung ke Kelompok Warga
Di sisi lain, pemerintah kabupaten justru leluasa mencairkan bantuan secara langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat. Perbedaan perlakuan itu menjadi dasar kritik Fraksi Golkar terhadap pengelolaan belanja daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari eksekutif Buleleng soal tuduhan tersebut. Pembahasan RAPBD 2027 masih berjalan di DPRD, dan pos anggaran aspirasi menjadi salah satu titik yang belum menemukan kesepakatan.