MANGUPURA — Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menjadi bagian dari rapat koordinasi yang membahas monitoring pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi bansos di 43 kabupaten/kota. Pertemuan yang digelar di lingkungan Kemendagri ini juga dihadiri oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta para bupati dan wali kota se-Bali dan daerah perluasan piloting lainnya secara daring.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian ini tidak hanya mengevaluasi implementasi digitalisasi bansos di masing-masing daerah. Agenda utama lainnya adalah membahas kesiapan rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia untuk meninjau progres pelaksanaan piloting tersebut, sekaligus mematangkan agenda rapat terbatas mengenai percepatan transformasi pemerintahan digital.
Bupati Adi Arnawa menegaskan, keikutsertaan Kabupaten Badung dalam perluasan piloting ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap agenda transformasi digital nasional. Menurutnya, digitalisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan bansos tepat sasaran.
"Pemkab Badung siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam menyukseskan implementasi digitalisasi bantuan sosial. Melalui sistem yang terintegrasi, diharapkan penyaluran bantuan semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," ujar Bupati Adi Arnawa dalam keterangan resmi yang diterima di Mangupura.
Perluasan piloting digitalisasi bansos ini mencakup 43 kabupaten/kota di Indonesia. Selain mengevaluasi perkembangan implementasi, rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi antar daerah dalam mempercepat transformasi digital di sektor perlindungan sosial.
Bupati Adi Arnawa menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat diperlukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. "Melalui sinergitas ini, mudah-mudahan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Badung," pungkasnya.