TABANAN — Ombudsman RI Perwakilan Bali memantau langsung pelaksanaan SPMB di SD Negeri 1 Tabanan dan SMP Negeri 1 Tabanan, dua sekolah dengan peminat tertinggi di kabupaten tersebut. Tim menyasar lokasi ini untuk memastikan tak ada praktik kecurangan dalam seleksi siswa baru.
Salah satu temuan yang disorot adalah kebijakan penambahan kuota siswa di SMP Negeri 1 Tabanan yang kini mencapai 40 orang per kelas. Asisten Bidang Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Bali, Evawaty Situmorang, memastikan langkah ini sudah mengantongi payung hukum.
"Dinas sudah melakukan konsultasi serta pihak sekolah juga telah melakukan evaluasi kelayakan sekolah sebelum penambahan jumlah peserta didik dalam satu rombel," ujar Evawaty.
Kebijakan itu didasari keputusan bupati dan rekomendasi dari pemerintah pusat. Ombudsman meminta agar informasi pengecualian ini dipublikasikan lewat media sosial maupun website sekolah.
"Agar masyarakat memahami dasar kebijakannya," tegasnya.
Tim pengawas juga memastikan bahwa penambahan jumlah siswa tidak mengganggu sistem pembelajaran. Evawaty menekankan pentingnya sinkronisasi data dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) agar alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tetap tepat sasaran.
Jika data tidak akurat, dikhawatirkan akan memicu pemberlakuan jadwal belajar dua sif di sekolah tersebut. Hingga saat ini, Ombudsman belum menemukan kendala fatal dalam proses penerimaan.
Asisten Bidang Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Bali, Dani Marsa Arya Putri, menyatakan bahwa koordinasi dengan pihak sekolah menunjukkan suasana pendaftaran yang kondusif. Tim sudah bertatap muka dengan panitia dan kepala sekolah untuk memverifikasi data lapangan.
"Sejauh ini di SD maupun SMP yang kami kunjungi belum ada keluhan terkait pelaksanaan SPMB," ungkap Dani.
Meski di level sekolah terpantau aman, Ombudsman menemukan tiga berkas pengaduan dari calon wali murid saat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Tabanan. Laporan tersebut berkaitan dengan jalur prestasi, namun setelah dicek, persoalan itu murni karena hasil pemeringkatan dan bukan pelanggaran prosedur.
Ombudsman mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi ketentuan kuota yang telah ditetapkan melalui surat keputusan resmi. Pemantauan serupa akan terus dilakukan secara berkala hingga seluruh tahapan SPMB selesai.