BALI — Kepala BPS Provinsi Bali, I Gede Nyoman Subadra, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan administratif. "Ini adalah peta jalan bagi Bali untuk bertransformasi. Data yang akurat akan menjadi dasar bagi pemerintah dan pelaku bisnis untuk mengambil keputusan investasi dan pengembangan usaha yang tepat sasaran," ujarnya dalam sebuah forum koordinasi di Denpasar, kemarin.
Bali, sebagai destinasi wisata utama, memiliki struktur ekonomi yang unik dengan dominasi sektor jasa, akomodasi, dan UMKM. Sensus Ekonomi 2026 akan memotret secara detail kontribusi setiap sektor, jumlah tenaga kerja, hingga nilai tambah yang dihasilkan. Bagi investor, data ini menjadi indikator untuk menakar potensi pasar dan risiko sebelum menanamkan modal.
Bagi pelaku bisnis lokal, hasil sensus dapat mengidentifikasi celah pasar (market gap) dan tren konsumen terbaru. "Kami perlu data yang granular untuk mendorong investasi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat Bali," tambah Nyoman Subadra.
Pemerintah Provinsi Bali berjanji akan mengalokasikan anggaran dan sumber daya manusia untuk mendukung operasional sensus di lapangan. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyatakan bahwa data sensus akan langsung diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Kami tidak ingin data hanya menjadi dokumen. Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi basis untuk merumuskan kebijakan insentif fiskal, pengembangan kawasan ekonomi khusus, dan program digitalisasi UMKM," tegas Dewa Made Indra.
Salah satu tantangan terbesar adalah menjangkau sektor informal yang sangat dominan di Bali, seperti pedagang kaki lima, pengrajin skala rumah tangga, dan penyedia jasa wisata lepas. BPS dan Pemprov akan mengerahkan petugas sensus yang telah dilatih khusus untuk melakukan pendataan secara door-to-door.
Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci. "Kami mengimbau para pelaku usaha, baik yang besar maupun kecil, untuk menyambut petugas sensus dan memberikan data yang jujur. Kerahasiaan data dijamin oleh undang-undang," imbau Nyoman Subadra.
Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi. Data ini akan menjadi acuan bagi perbankan dalam menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dan bagi investor untuk mengidentifikasi sektor-sektor dengan pertumbuhan tertinggi.
Dengan data yang komprehensif, kebijakan ekonomi Bali diharapkan tidak lagi bersifat spekulatif, melainkan berbasis bukti (evidence-based). Hal ini pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha yang lebih stabil dan prediktabel bagi semua pemangku kepentingan.