Dalam paparannya di hadapan para menteri dan jajaran pemerintah daerah, Koster merinci bahwa dari total 16,3 juta kunjungan, sebanyak 7 juta merupakan wisatawan mancanegara dan 9,3 juta lainnya wisatawan domestik. Kontribusi Bali terhadap pariwisata nasional sangat signifikan, yakni 45,8 persen dari total kunjungan wisman ke Indonesia.
Rata-rata pengeluaran wisatawan asing mencapai 1.522 dolar AS per kunjungan. Alhasil, perputaran ekonomi sektor pariwisata sepanjang 2025 diperkirakan mencapai Rp 176 triliun, setara dengan 50 persen kontribusi sektor pariwisata nasional.
Capaian itu mendorong pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,82 persen. Provinsi ini juga mencatat tingkat kemiskinan terendah secara nasional (3,42 persen) dan tingkat pengangguran hanya 1,45 persen.
Koster menekankan bahwa tingginya mobilitas dan aktivitas pariwisata membawa konsekuensi serius. "Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan," ujarnya.
Sejumlah tantangan yang diidentifikasi meliputi alih fungsi lahan, peningkatan volume sampah, gangguan ekosistem, ancaman ketersediaan air bersih, hingga kemacetan akibat keterbatasan infrastruktur. Persoalan sosial seperti pelanggaran hukum oleh wisatawan asing dan praktik usaha ilegal juga menjadi perhatian.
Untuk menjawabnya, Pemprov Bali terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum. Program strategis yang dijalankan antara lain pengelolaan sampah berbasis sumber, penyediaan air bersih di Kabupaten Karangasem dan Jembrana, serta pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas untuk ketahanan energi.
Menteri Koordinator AHY menegaskan bahwa pembangunan Bali memerlukan sinergi kuat antara pusat, daerah, kementerian, lembaga, hingga BUMN. "Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi," kata AHY.
Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan penataan ruang dalam satu ekosistem berkelanjutan. Sejumlah kementerian mendapat penugasan spesifik, mulai dari pengelolaan sampah, perlindungan lahan pangan, integrasi perencanaan, hingga penyusunan master plan pariwisata.
Di bidang transportasi, pemerintah mendorong pengembangan transportasi massal dan layanan water taxi di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar. Studi kelayakan transportasi laut pesisir di Bali Selatan serta pengembangan sistem feeder juga masuk agenda.
Pemprov Bali mendorong percepatan pembangunan konektivitas darat, laut, dan penyeberangan. Pengembangan jalur logistik laut terintegrasi dari lintasan Ketapang–Gilimanuk hingga Karangasem diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama saat periode puncak seperti Hari Raya Idul Fitri.
"Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali," tegas Koster.
Selain itu, pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pengembangan kawasan berbasis budaya di Sesetan juga menjadi prioritas. Peran BUMN diarahkan untuk memperkuat konektivitas udara dan laut serta mengintegrasikan ekosistem pariwisata dan aviasi. Pemerintah daerah diminta memperkuat edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber dan meningkatkan penegakan hukum di bidang lingkungan.