DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali mengakui persoalan sampah dan kelestarian lingkungan telah mencapai titik kritis yang mengancam keberlanjutan pariwisata. Dalam sosialisasi pengelolaan sampah bagi pelaku usaha Horeka, Gubernur Bali membeberkan data bahwa sektor perhotelan dan kuliner di Badung, yang menjadi jantung industri wisata, berkontribusi hingga 41 persen terhadap timbulan sampah nonrumah tangga.
Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Persoalan sampah di kawasan wisata, pencemaran pantai dan sungai, berkurangnya ruang terbuka hijau, hingga meningkatnya kebutuhan air bersih akibat pesatnya pembangunan akomodasi pariwisata kini menghiasi pemberitaan media di Pulau Dewata.
Badung, sebagai kabupaten dengan konsentrasi hotel dan vila tertinggi, juga menghadapi persoalan kemacetan, banjir, dan tekanan terhadap sumber mata air. Pertumbuhan sektor wisata yang masif tidak bisa lagi dipisahkan dari tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
Filosofi Tri Hita Karana yang menjunjung keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan sering dikutip dalam seminar, promosi pariwisata, hingga dokumen kebijakan. Namun, dalam praktiknya, nilai ini dinilai belum diterjemahkan menjadi cara berpikir dan bertindak dalam mengelola pembangunan.
Hubungan harmonis antara manusia dengan alam atau palemahan merupakan salah satu pilar utama filosofi tersebut. Keharmonisan ini tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan bersih-bersih lingkungan yang bersifat seremonial, melainkan menuntut kesadaran bahwa alam memiliki nilai yang harus dihormati, bukan sekadar sumber daya yang dieksploitasi tanpa batas.
Pandangan serupa telah lama hidup dalam ajaran Hindu. Atharva Veda menyatakan, M?t? Bh?mih Putro Aham P?thivy??—bumi adalah ibu dan manusia adalah anaknya. Seorang anak tentu tidak akan merusak rumah ibunya sendiri.
Dalam konteks Bali, pesan itu terasa semakin relevan. Mata air tidak hanya dipandang sebagai sumber kehidupan, tetapi juga memiliki nilai kesucian karena menjadi bagian dari tradisi penyucian melalui tirta. Gunung dihormati sebagai kawasan suci, hutan dijaga sebagai penyangga kehidupan, dan laut dimuliakan sebagai bagian dari keseimbangan kosmis.
Keseluruhan pandangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan masyarakat Bali dengan alam sejak awal dibangun atas dasar penghormatan, bukan penguasaan. Pembangunan pariwisata semestinya tidak hanya mempertimbangkan besarnya investasi atau jumlah wisatawan yang datang.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pembangunan tersebut menjaga keberlanjutan sumber air, mempertahankan ruang hijau, dan menghormati kawasan suci. Sudah saatnya keberhasilan pariwisata tidak hanya diukur melalui jumlah kunjungan wisatawan atau besarnya pendapatan daerah.
Keberhasilan juga harus tercermin dari sungai yang tetap bersih, pantai yang terjaga, sawah yang tidak terus menyusut, serta mata air yang tetap mengalir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pariwisata memang telah memberikan manfaat besar bagi perekonomian Bali dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga.
Namun, pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan justru berpotensi melemahkan sektor pariwisata itu sendiri. Alam yang rusak akan mengurangi kualitas pengalaman wisata, menurunkan daya tarik destinasi, dan pada akhirnya berdampak terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat. Daya tarik Bali selama ini lahir dari perpaduan antara alam, budaya, dan spiritualitas—bukan sekadar keindahan pantai semata.