Pemerintah Kabupaten Badung memastikan dukungan penuh terhadap penguatan ekonomi berbasis adat melalui keberadaan 122 lembaga perkreditan desa (LPD) yang mengelola aset hingga Rp 11 triliun. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan komitmen tersebut tidak hanya dari aspek permodalan, tetapi juga penguatan ekosistem ekonomi makro di wilayahnya.
MANGUPURA — Pemerintah Kabupaten Badung memastikan dukungan penuh terhadap penguatan ekonomi berbasis adat melalui keberadaan 122 lembaga perkreditan desa (LPD) yang tersebar di wilayahnya. Total aset yang dikelola mencapai Rp 11 triliun dan ditopang oleh 1.331 orang karyawan.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan komitmen tersebut tidak hanya dari aspek permodalan, tetapi juga melalui penguatan ekosistem ekonomi makro. Sinergi seluruh pihak termasuk LPD menjadi kunci dalam proses pembangunan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.
Adi Arnawa menyebut pembangunan infrastruktur menjadi langkah awal yang terus digenjot pemerintahannya. Menurut dia, infrastruktur yang memadai akan membuat investor semakin nyaman menanamkan modalnya di Badung.
"Kami percaya dengan infrastruktur orang akan semakin nyaman untuk berinvestasi. Dampaknya ekonomi akan tumbuh dan akan berdampak pada pendapatan masyarakat Badung khususnya, dan Bali secara umum," kata dia dalam keterangannya di Mangupura, Senin.
Ketua BKS-LPD Provinsi Bali Nyoman Cendikiawan mengungkapkan posisi strategis LPD di Badung menjadi barometer di tingkat provinsi. Banyak program kerja yang dijalankan LPD Badung kemudian diadopsi oleh BKS-LPD Provinsi Bali.
Total aset LPD se-Provinsi Bali saat ini mencapai Rp 36 triliun. Dari jumlah tersebut, 31 persen di antaranya berasal dari LPD Badung atau setara Rp 11 triliun.
"Mari bersama-sama terus menjaga LPD agar tetap eksis dan jaya guna mengajegkan seni, adat, dan budaya Bali," tambah dia.
Dalam momentum HUT ke-26 BKS-LPD Badung, Bupati Adi Arnawa mengapresiasi kinerja organisasi tersebut yang terus menjalin sinergi. Ia berharap BKS-LPD Badung semakin maju, produktif, dan tetap teguh pada prinsip Tri Hita Karana.
"Kami berharap agar BKS-LPD Badung terus menumbuhkan rasa kebersamaan, semakin maju, produktif, dan tetap teguh pada prinsip Tri Hita Karana," ungkap dia.
Keberadaan LPD sendiri merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang mengakar kuat di desa adat Bali. Penguatan institusi ini dinilai sejalan dengan upaya menjaga kedaulatan desa adat di tengah dinamika perekonomian modern.