BALI — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan klaim Indonesia sebagai ekonomi terbesar ketujuh dunia bertumpu pada metode purchasing power parity (PPP), bukan produk domestik bruto dalam dolar Amerika Serikat. Berbasis PDB dolar AS, posisi Indonesia di antara negara G20 justru berada di kisaran peringkat 16 atau 17.
Penjelasan Airlangga merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia masuk tujuh besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia berdasarkan laporan Dana Moneter Internasional (IMF). Airlangga menyampaikan klarifikasi tersebut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (23/10/2026).
Menurut Airlangga, indikator PPP mengukur kemampuan daya beli nyata masyarakat serta kemampuan belanja, bukan sekadar nilai output ekonomi yang dikonversi ke mata uang dolar.
Selisih peringkat antara kedua metode cukup lebar. Airlangga menyebut posisi Indonesia di antara negara G20 berada di nomor 16 atau 17 ketika dihitung dengan PDB berbasis dolar AS.
"Kalau kita berdasarkan purchasing power parity memang sekitar tujuh, nomor tujuh. Kalau berbasis kepada US Dollar, GDP, G20, kita kan nomor 16, nomor 17," ujar Airlangga.
Metode PPP menyesuaikan nilai ekonomi dengan harga barang dan jasa di masing-masing negara, sehingga negara dengan populasi besar dan biaya hidup lebih rendah cenderung menempati posisi lebih tinggi dibanding perhitungan dolar nominal.
Saat ditanya soal anggapan bahwa peringkat tujuh besar tidak sejalan dengan kondisi yang dirasakan langsung masyarakat, Airlangga kembali menekankan bahwa indikator PPP memang dirancang khusus untuk mengukur daya beli riil penduduk setempat.
"Enggak, kan ini kan purchasing power parity, jadi disesuaikan dengan daya beli daripada masyarakat dan kemampuan untuk belanja," imbuh Airlangga.
Dengan kata lain, peringkat PPP menggambarkan besaran ekonomi setelah dikoreksi perbedaan harga antarnegara, bukan gambaran pendapatan per kapita atau kesejahteraan rumah tangga secara langsung.
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan klaim tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ia menyebut Indonesia sebagai bangsa kaya dan besar dengan perekonomian terbesar ketujuh dunia.
"Kita ini bangsa yang kaya, bangsa yang besar. Baru saja IMF mengeluarkan daftar urutan ekonomi terbesar di dunia dari PPP berarti kemampuan daya beli nyata dari ekonomi banyak negara, Indonesia hari ini ditempatkan dalam urutan ketujuh di dunia," ujar Prabowo.
"Urutan ketujuh, we are the seven biggest economy in the world, we are strong," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menekankan tantangan pemerintah memastikan kekayaan dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Ia menyebut perlu koreksi diri terhadap filosofi ekonomi yang dinilai belum sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
"Ini tantangan kita. Selama ini, maaf, kita harus berani koreksi diri. Selama ini filosofi ekonomi kita tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Saya katakan, kita harus berani, sekarang saatnya kita berani," papar Prabowo.
Bagi investor, peringkat PPP lebih relevan sebagai gambaran ukuran pasar domestik dan daya serap konsumsi dibanding sebagai indikator pendapatan per kapita. Ukuran pasar yang besar kerap menjadi pertimbangan dalam penilaian sektor konsumsi, ritel, dan jasa keuangan.
Sementara itu, posisi PDB nominal di kisaran peringkat 16-17 menunjukkan skala ekonomi Indonesia dalam dolar masih berada di bawah kelompok negara maju. Kedua angka itu menggambarkan sisi berbeda dari ekonomi yang sama, dan pembaca perlu mencermati metode mana yang dipakai sebelum menarik kesimpulan.