TABANAN — Layanan jemput bola menyasar warga yang terkendala mobilitas sehingga sulit mengurus dokumen identitas di kantor Disdukcapil. Data Dinas Sosial Tabanan mencatat 1.093 ODGJ di kabupaten itu pada 2025, turun dari 1.115 orang pada 2024.
Plt Kepala Disdukcapil Tabanan I Nyoman Gede Gunawan menyebut layanan langsung ke lokasi sebagai upaya memangkas hambatan warga memperoleh dokumen kependudukan.
"Melalui pelayanan langsung ke lokasi, kami harap hambatan masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan dapat dikurangi sehingga pemenuhan hak atas identitas dapat berjalan lebih mudah dan optimal," ujar Gunawan.
Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Tabanan I Gede Jata menjelaskan, perekaman jemput bola tidak berjalan tanpa dasar permintaan. Pemicunya adalah surat permohonan atau permintaan tertulis dari pihak desa.
"Kalau ada surat permohonan atau permintaan, petugas langsung turun melakukan perekaman jemput bola. Biasanya penderita melakukan perekaman untuk kepentingan pembuatan BPJS, karena memerlukan syarat KTP," ungkap Jata.
Kebutuhan administratif seperti syarat kepesertaan BPJS menjadi salah satu alasan warga kelompok ini memerlukan KTP. Tanpa identitas resmi, akses mereka ke layanan jaminan kesehatan bisa tersendat.
Gunawan menambahkan, koordinasi antara Disdukcapil dan pemerintah desa akan terus diperkuat. Pemkab Tabanan ingin memastikan seluruh elemen masyarakat mendapat kesempatan setara memiliki dokumen kependudukan.
Perluasan cakupan layanan bergantung pada seberapa aktif desa mengajukan permohonan. Desa yang belum mengirim surat permintaan belum tentu masuk jadwal kunjungan petugas.
Disdukcapil Tabanan belum menghitung total penyandang disabilitas dan ODGJ yang sudah menjalani perekaman E-KTP. Meski begitu, keduanya tetap diposisikan sebagai sasaran utama program jemput bola.
"Untuk jumlah pasti ODGJ dan penyandang disabilitas yang sudah melakukan perekaman secara keseluruhan belum kami kalkulasi. Namun, ODGJ dan disabilitas tetap menjadi sasaran utama program jemput bola perekaman E-KTP," tandas Gunawan.
Tren penurunan jumlah ODGJ di Tabanan disebut berkaitan dengan intervensi pengobatan yang gencar dilakukan dinas terkait. Perkiraan itu menjadi konteks tersendiri bagi perluasan layanan administrasi bagi kelompok tersebut.