BALI — K2 Pictures meluncurkan K2P Film Fund I senilai sekitar 5 miliar yen atau setara 32 juta dolar AS untuk membiayai sekitar 50 film dalam tujuh tahun. Dana yang ditutup Februari lalu itu menjadi salah satu contoh upaya Jepang keluar dari ketergantungan pada skema production committee. Panel di TIFFCOM 2025 membahas apakah model film fund bisa memperluas akses modal tanpa merusak struktur pasar yang sudah ada.
K2P Film Fund I dikelola sebagai blind pool, artinya investor menanamkan dana sebelum proyek film dipilih. Sejumlah lembaga keuangan seperti MUFG dan Development Bank of Japan masuk sebagai pemodal, sementara sebuah komite greenlight mengawasi persetujuan tiap proyek. Kii Muneyuki, CEO sekaligus produser K2 Pictures, menyebut lima film dari fund tersebut sudah tayang di bioskop sepanjang 2026.
K2 Pictures sendiri dikenal bekerja sama dengan sineas kelas atas Jepang, mulai dari Kore-eda Hirokazu, Miike Takashi, hingga Nishikawa Miwa. Kehadiran nama-nama itu memberi sinyal bahwa fund ini tidak main-main dalam memilih proyek.
Sistem production committee memungkinkan sekelompok perusahaan membiayai satu film secara bersama dan berbagi hak atas karya tersebut. Cara ini efektif menyebar risiko, tetapi juga menahan besaran anggaran pada kemampuan industri sendiri.
Dampak lain, investor asing sulit masuk karena setiap pemegang hak harus menyetujui keputusan. Proses pengambilan keputusan pun jadi lambat ketika melibatkan banyak pihak dengan kepentingan berbeda.
Panel bertajuk "Film Funds in Japan: What Works, What Doesn't, and What Comes Next" di TIFFCOM, pasar konten Tokyo International Film Festival, mencoba menjawab persoalan itu. Selain Kii, hadir Ibe Tomonobu dari Questry, Nakagawa Keita dari MUFG Bank, dan Motoyanagi Yusuke dari firma hukum Nishimura & Asahi.
Kii menegaskan pertanyaan utama sebuah film fund adalah bagaimana mengembalikan pendapatan kepada kreator. Termasuk di dalamnya pemasukan dari layanan streaming dan jendela distribusi lain setelah film selesai tayang di bioskop.
Ia juga menyoroti sulitnya mengandalkan box office luar negeri. Menurut Kii, perusahaan Jepang perlu membangun bisnis yang tidak berhenti pada distribusi saja.
Questry lewat Ibe Tomonobu mengambil jalur berbeda dengan memakai sekuritas digital untuk membiayai anime dan konten Jepang lainnya. Pendekatan ini membuka partisipasi investor yang lebih luas dibanding skema konvensional.
Panel membandingkan struktur pembiayaan di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Di AS, produser menggabungkan presale dengan completion guarantee untuk mengamankan pinjaman bank.
Completion guarantee menjamin film selesai sesuai anggaran dan jadwal, bukan menjamin performa komersialnya. Sementara Korea Selatan bertumpu pada dukungan publik-swasta, dengan jaminan dari pemerintah yang membantu proyek memperoleh pembiayaan bank.
Nakagawa Keita memaparkan studi kelayakan khusus Jepang yang dipesan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri. MUFG terpilih mengerjakannya pada 31 Maret, dengan masa kerja hingga Februari 2027.
Studi itu akan memakai data nyata untuk menyusun model valuasi dan completion guarantee. Proses dari pengajuan, peninjauan, hingga penyusunan kontrak juga akan diuji. Nakagawa menegaskan studi ini mengukur kelayakan dan tidak menjamin pembiayaan atau completion guarantee benar-benar tersedia.
Diskusi ditutup dengan empat prioritas: regulasi, modal, kreator, dan bisnis lintas negara. Poinnya mencakup kejelasan regulasi mana yang perlu diperluas dan kapan, penggabungan utang dengan subsidi serta completion guarantee, hingga penempatan hak kreator di dalam struktur fund.
Para pembicara juga menyoroti hambatan bahasa dan pajak bagi investasi lintas negara. Aturan "permanent establishment" disebut bisa membuat investor internasional terkena kewajiban pajak Jepang.
Bagi industri film Jepang, pergeseran menuju film fund berarti sumber modal tidak lagi hanya bergantung pada perusahaan yang duduk di production committee. Namun tanpa kejelasan regulasi dan model pengembalian yang matang, fund berisiko jadi struktur baru dengan persoalan lama.