TABANAN — Rapat kerja Banggar DPRD Tabanan bersama TAPD dan perangkat daerah unit penghasil membahas arah belanja dan pendapatan tahun anggaran berikutnya. Sekretaris Daerah Tabanan selaku Ketua TAPD, I Gede Susila, menyebut APBD Induk 2026 tercatat Rp 2,18 triliun, sehingga rancangan 2027 menyusut sekitar 1,4 persen.
Belanja daerah 2027 direncanakan Rp 2,13 triliun, atau turun Rp 124,37 miliar dari tahun sebelumnya. Susila menyampaikan penurunan itu dalam rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan unit penghasil.
"Jika dibandingkan dengan tahun 2026 lalu, rancangan APBD Induk Kabupaten Tabanan tahun 2027 direncanakan sebesar Rp2,15 triliun, atau mengalami penurunan sebesar Rp1,4 persen dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2026," jelas Susila.
Perencanaan belanja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat. Anggaran juga dipakai mendukung program strategis dan prioritas pembangunan daerah, serta membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemkab Tabanan.
Dengan pagu yang menyusut, setiap rupiah dinilai perlu dipetakan lebih ketat. Banggar meminta alokasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program dan kegiatan agar pelaksanaannya optimal.
Ketua DPRD Tabanan yang juga Ketua Banggar, I Nyoman Arnawa, menekankan pentingnya perencanaan dan pengalokasian anggaran 2027 secara cermat dan terukur. Menurutnya, kesesuaian alokasi dengan kebutuhan program menentukan manfaat yang sampai ke masyarakat.
"Selain itu, pentingnya optimalisasi potensi pendapatan daerah seiring dengan perkembangan perekonomian Kabupaten Tabanan, khususnya pada sektor kepariwisataan dan pendapatan pajak lainnya," jelas Arnawa.
Arnawa berharap pengelolaan potensi pendapatan yang optimal dan perencanaan anggaran yang matang membuat APBD 2027 lebih mendukung prioritas pembangunan. Kesejahteraan warga Tabanan disebut sebagai ukuran akhirnya.
Rapat kerja ini baru tahap pembahasan awal antara Banggar, TAPD, dan perangkat daerah penghasil. Sejumlah tahapan masih menanti sebelum rancangan APBD 2027 disahkan menjadi peraturan daerah.
Bagi warga Tabanan, sorotan utamanya ada dua: bagaimana belanja wajib tetap terpenuhi saat pagu turun, dan seberapa cepat sektor pariwisata serta pajak daerah menambal selisih pendapatan. Keduanya akan terlihat dari rincian program yang disepakati bersama DPRD.