BALI — Survei Reuters mencatat sekitar sepertiga perusahaan Jepang diserang siber sepanjang 2026, dengan 10 persen di antaranya mengalami gangguan operasional. Temuan ini muncul setelah serangkaian kebocoran data besar yang memicu pemerintah menyusun paket darurat keamanan siber senilai 10 miliar yen.
Survei Nikkei Research untuk Reuters pada 27 Oktober hingga 6 November melibatkan 508 perusahaan, dengan 214 di antaranya memberikan tanggapan secara anonim. Dari responden itu, 22 persen melaporkan serangan siber tanpa kerugian berarti, sementara 10 persen merasakan dampak langsung pada operasional.
Serangan yang tercatat menyasar sistem internal perusahaan maupun sistem penyedia layanan eksternal. Pola ini menunjukkan rantai pasok digital menjadi titik lemah yang sama seriusnya dengan infrastruktur milik sendiri.
Sebanyak 59 persen responden memperkirakan kenaikan anggaran keamanan siber secara moderat, dan 3 persen mengantisipasi lonjakan signifikan. Adapun 22 persen memperkirakan anggaran tidak banyak berubah.
Pada sisi langkah mitigasi, 63 persen perusahaan memperkuat pelatihan karyawan dan pencegahan phishing. Sebanyak 32 persen meningkatkan penanganan ransomware dan pencadangan data, sedangkan 22 persen menerapkan pengelolaan informasi yang lebih ketat.
Responden dapat memilih lebih dari satu langkah, sehingga total persentase tidak dibatasi pada 100 persen.
Seorang manajer perusahaan tekstil menyebut serangan siber sebagai ancaman yang tidak akan selesai. "Ini (serangan siber) adalah pertarungan tanpa akhir. Namun, kami ingin berinvestasi sebanyak mungkin untuk meningkatkan keamanan kami," tulisnya dalam survei tersebut, dikutip dari CNA, Kamis (12/11).
Pejabat di sebuah perusahaan kimia menyoroti tantangan lain: serangan yang diperkuat kecerdasan buatan. "Sulit untuk mencapai perlindungan sempurna terhadap serangan yang didukung AI. Kami menganggap penerapan langkah-langkah untuk meminimalkan kerugian apabila serangan semacam itu terjadi sebagai hal penting," ungkapnya.
Pemerintah Jepang mengumumkan paket darurat keamanan siber pada Jumat (6/11), beberapa hari setelah survei ditutup. Paket senilai 10 miliar yen itu mencakup pemanfaatan AI dan pembentukan tim penyelamat siber.
Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan urgensi respons cepat di tengah munculnya serangan yang dihasilkan AI. "Pada saat ini, kasus akses tanpa izin dan kebocoran data sedang terjadi dan menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat serta aktivitas perusahaaan," ujarnya dikutip dari AP News, Jumat (6/11).
Ia juga mendesak penguatan kapasitas respons nasional. "Mari kita tingkatkan kemampuan respons di seluruh Jepang dengan mengerahkan seluruh sumber daya pemerintah," imbuh Takaichi.
Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang akan membentuk tim elit berisi pakar keamanan siber pada akhir November. Tim ini memakai AI untuk melawan peretas dan mendeteksi kelemahan jaringan, serta bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan pengembang AI dari negara sahabat.
Pemerintah juga membentuk cyber rescue team gabungan publik-swasta untuk penanganan awal perusahaan terdampak. Tim terpisah disiapkan guna membantu perusahaan rentan memperkuat pertahanan siber mereka.
Dalam skema paket, sektor publik dan swasta berbagi informasi, mempercepat bantuan kepada pihak terdampak, dan memulihkan kerugian akibat serangan.
Pola yang muncul di Jepang mencerminkan risiko yang juga dihadapi pelaku usaha di Indonesia: ketergantungan pada penyedia layanan eksternal dan kesiapan SDM yang belum merata. Regulasi Pelindungan Data Pribadi menuntut perusahaan lokal menerapkan langkah teknis dan organisasi yang setara.
Bagi investor startup, sinyalnya jelas. Anggaran keamanan siber bergeser dari pos biaya menjadi bagian dari due diligence, terutama untuk perusahaan yang mengelola data konsumen dalam skala besar.
Pemerintah Jepang akan menuntaskan pembentukan tim elit keamanan siber pada akhir November, disusul operasional cyber rescue team lintas sektor.