BADUNG — Jajaran direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana dipanggil Komisi III DPRD Badung untuk memaparkan kondisi keuangan, kinerja tiap pasar, pengelolaan kepegawaian, dan capaian target laba. Rapat berlangsung di Ruang Gosana II Lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Badung.
Selain soal keuangan, legislator mempertanyakan perkembangan nota kesepahaman dengan Food Station Jakarta dan kebutuhan anggaran penyehatan perusahaan pada 2027. DPRD menilai direksi perlu menunjukkan langkah konkret, bukan sekadar laporan rutin.
Komisi III meminta penjelasan soal pasar yang mencatat keuntungan maupun kerugian, termasuk langkah penanganan yang sudah dan akan dilakukan. Pasar Kuta mendapat perhatian khusus karena berada di kawasan pariwisata internasional.
"Salah satu yang menjadi perhatian adalah Pasar Kuta yang masih mengalami kebocoran, becek dan kondisi lingkungan yang kurang tertata. DPRD menilai pembenahan perlu segera dilakukan mengingat Pasar Kuta berada di kawasan pariwisata internasional," kata Ponda Wirawan.
Kondisi fisik pasar dinilai berdampak langsung pada kenyamanan pedagang dan pembeli. Perbaikan di kawasan wisata itu juga menyangkut citra Badung di mata wisatawan.
Rencana digitalisasi pasar turut dipersoalkan. Komisi III meminta rincian biaya penyusunan master plan digitalisasi pasar yang mencapai sekitar Rp100 juta, termasuk kesesuaiannya dengan target dalam rencana bisnis perusahaan.
Anggota dewan ingin memastikan belanja tersebut tidak menjadi pos pengeluaran tanpa hasil terukur. Digitalisasi dianggap perlu dijelaskan manfaatnya bagi pedagang dan pengelola pasar.
Di bidang kepegawaian, DPRD mempertanyakan kesesuaian gaji pegawai dengan Upah Minimum Kabupaten. Komisi III juga menyoroti pembatasan jumlah karyawan maksimal 150 orang berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
Evaluasi pegawai dinilai perlu mempertimbangkan kinerja dan produktivitas masing-masing. Langkah itu diharapkan mendukung efisiensi sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan.
Komisi III meminta keterbukaan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun sebelumnya, kejelasan penagihan piutang, serta keseimbangan antara kewajiban utang dan biaya perbaikan pasar. Realisasi target laba juga masuk daftar evaluasi.
Pengelolaan pasar yang terus merugi, seperti Pasar Tenten, diusulkan untuk dipertimbangkan kembali. Salah satu opsi yang mengemuka adalah menyerahkan pengelolaannya kepada desa adat setempat.
Wacana itu muncul karena perusahaan daerah dituntut menyehatkan keuangan tanpa membebani anggaran. Penyerahan pengelolaan ke desa adat dinilai bisa jadi jalan tengah bila pasar tak kunjung menghasilkan.
Rapat kerja dihadiri anggota Komisi III DPRD Badung, yakni I Made Retha, I Nyoman Satria, I Wayan Sandra, I Gusti Ngurah Shaskara, I Made Sumerta, dan I Gede Aryantha.
Komisi III menegaskan Perumda harus dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Direksi diharapkan menunjukkan langkah konkret untuk menyehatkan perusahaan dan memperbesar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Pembenahan itu juga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Badung. DPRD akan menunggu tindak lanjut atas sejumlah permintaan penjelasan dalam rapat tersebut.