BALI — Kejaksaan Agung memeriksa lima saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025 pada Kamis (19/11/2026). Empat saksi berasal dari PT DDR dan satu dari PT Bumi Sentosa Jaya. Pemeriksaan menyasar pihak swasta, belum menyentuh pejabat pemberi izin.
Jakarta: Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memanggil lima orang untuk diperiksa. Komposisinya timpang: empat saksi dari PT DDR, satu dari PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, merinci kelima saksi lewat inisial. JY berasal dari PT BSJ. Adapun NP, H, KYT, dan N tercatat sebagai pihak PT DDR.
Penyidik tidak menyebut jabatan kelima saksi di perusahaan masing-masing. Yang jelas, pemeriksaan berlangsung di kantor Kejagung, Jakarta, dengan agenda pengumpulan alat bukti.
Menurut Anang, pemanggilan ini bertujuan memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara. "Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Anang dalam keterangan resminya.
Penyidik mendalami dugaan penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Periode yang disorot membentang 2013 hingga 2025, rentang panjang yang mencakup beberapa kali pergantian kepemimpinan daerah dan penerbitan izin.
Sulawesi Tenggara menjadi salah satu pusat produksi nikel nasional. Kawasan ini memasok bahan baku untuk smelter dan industri baterai kendaraan listrik yang tumbuh cepat. Nilai ekonominya besar, sehingga celah tata kelola di sektor ini berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Kejagung belum membeberkan nilai kerugian negara maupun pasal yang disangkakan. Penyidik juga belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. Fokus sementara ada pada pengumpulan keterangan dari pihak perusahaan.
Lembaga itu menegaskan penyidikan berjalan profesional, independen, dan akuntabel. Asas praduga tidak bersalah tetap dijunjung, begitu pula prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah penyidikan.
Pemeriksaan saksi dari dua perusahaan swasta menandakan penyidik masih memetakan peran tiap pihak. Belum ada keterangan apakah penyidik akan memanggil pejabat pemerintah daerah yang menerbitkan izin tambang pada periode tersebut.
Publik menanti apakah kasus ini akan merembet ke instansi pemberi konsesi. Sebab, penyimpangan tata kelola tambang biasanya melibatkan lebih dari satu simpul: perusahaan pemegang izin, penerbit izin, dan pengawas lapangan.
Penanganan kasus nikel di Sultra menjadi ujian bagi penegakan hukum sektor sumber daya alam. Setelah bertahun-tahun jadi primadona investasi, tata kelola tambang nikel kini diawasi lebih ketat, termasuk oleh Kejagung.