DENPASAR — Kegiatan berlangsung di Aula Kantor KPU Kota Denpasar dengan menghadirkan Ketua JMSI Bali, Nyoman Adi Irawan, sebagai pemateri tunggal. Para peserta terdiri dari staf Sekretariat KPU Kota Denpasar yang sehari-hari menyusun rilis dan laporan kegiatan lembaga.
Ketua KPU Kota Denpasar, Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, menyebut pelatihan diarahkan pada perbaikan cara penyampaian informasi, bukan sekadar teori di ruang kelas. Menurut dia, pegawai perlu menguasai olahan isi sekaligus penyajian agar pesan kelembagaan sampai utuh ke masyarakat.
Mengapa Pegawai KPU Perlu Belajar Menulis Berita
Dewa Ayu menegaskan informasi pemilu adalah hak warga yang mesti disampaikan dengan bahasa sehari-hari. Ia menilai gaya bahasa birokrasi yang berbelit justru menjauhkan publik dari pemahaman terhadap proses dan keputusan penyelenggara.
"Warga berhak dan perlu tahu informasi pemilu. Karena itu, pegawai kami harus mampu menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, bukan bahasa birokrasi," ujarnya.
Ia berharap hasil pelatihan langsung diterapkan saat staf menyusun berita dan siaran pers untuk kanal publikasi KPU Kota Denpasar. Menurutnya, materi yang berhenti di teori tidak akan mengubah kualitas komunikasi lembaga.
Beda Siaran Pers Kegiatan dan Berita yang Dicari Pembaca
Nyoman Adi Irawan menyoroti kebiasaan lembaga yang menyamakan rilis dengan laporan acara. Ia menyebut banyak siaran pers hanya memuat daftar hadir dan nama kegiatan, tanpa menjelaskan manfaatnya bagi publik.
"Banyak siaran pers lembaga hanya berisi siapa hadir dan acara apa yang digelar. Berita itu menjawab apa dampaknya bagi publik. Dan agar diminati pembaca, berita perlu dikemas dengan penulisan yang menarik," ujar Adi.
Dalam sesi materi, ia memaparkan lima unsur nilai berita yang bisa dipakai peserta untuk menimbang kelayakan sebuah informasi: aktualitas, kedekatan, dampak, keterkenalan, dan human interest. Peserta juga dilatih memakai pola piramida terbalik, menempatkan informasi terpenting di awal tulisan, disusul penjelasan, kutipan utama, data pendukung, lalu latar belakang.
Akurasi Nama, Angka, dan Jabatan Jadi Sorotan
Selain teknik menulis, pelatihan membahas etika komunikasi kelembagaan KPU. Nama, angka, dan jabatan wajib dicek ulang berdasarkan dokumen resmi sebelum dirilis. Informasi yang dipublikasikan juga dituntut netral, tidak memihak partai politik maupun calon tertentu.
Adi mengingatkan kecepatan dan ketepatan informasi dari lembaga resmi kian menentukan di tengah derasnya arus media sosial. Jika lembaga lambat merilis, kekosongan informasi berpeluang diisi kabar keliru yang merugikan publik.
"Rilis yang cepat, akurat, dan siap muat akan membantu media sekaligus melindungi publik," katanya.
Pelatihan ini menjadi salah satu langkah KPU Kota Denpasar memperkuat kanal komunikasi publik menjelang tahapan pemilu berikutnya. Kualitas rilis dinilai ikut menentukan seberapa jauh warga Denpasar memahami proses dan keputusan penyelenggara.