JEMBRANA — Gubernur Bali Wayan Koster menyebut kebijakan Bali Mandiri Energi sebenarnya telah dirancang sejak 2019 melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019. Namun, implementasinya sempat tertahan akibat pandemi COVID-19 yang melanda setelah aturan itu terbit.
"Sekarang ada momentum yang tepat, Bapak Presiden RI telah meluncurkan program ini, sehingga akan segera bisa diwujudkan," ujar Koster di sela-sela acara di Site Gilimanuk, Selasa (25/8).
Lahan Negara Tidak Produktif Jadi Kunci Percepatan
Peran utama Pemprov Bali dalam kerja sama ini adalah penyediaan lahan. Koster mengatakan pihaknya akan mengidentifikasi dan mengoptimalkan lahan milik negara yang tidak produktif untuk difungsikan sebagai lokasi pembangkit.
"Tugas kami di daerah ialah membebaskan lahan milik negara yang tidak produktif dan bisa difungsikan untuk memberikan manfaat banyak kepada masyarakat," kata Koster.
Menurutnya, kebutuhan energi bersih ini juga tertuang dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun, yaitu Bali Mandiri Energi dengan Bali Energi Bersih.
Energi Hijau Jadi Penopang Pariwisata Bali
Koster menegaskan pembangunan PLTS tidak sekadar memenuhi kebutuhan listrik. Penggunaan energi bersih dinilai penting untuk menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia.
"Manfaat daripada PLTS ini tidak saja untuk memenuhi kebutuhan energi, tapi juga meningkatkan citra pariwisata Bali. Karena Bali merupakan daerah wisata utama dunia yang perlu didukung oleh ekosistem lingkungan yang bersih," tuturnya.
Ia menambahkan, peningkatan penggunaan energi surya akan menekan ketergantungan pada bahan bakar minyak impor sekaligus menekan biaya penyediaan energi.
PLN: Struktur Energi Bali Bergeser dari BBM ke Domestik
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut kerja sama ini menjadi bagian penting perubahan struktur kelistrikan di Pulau Dewata. Sistem yang sebelumnya bertumpu pada BBM impor akan digantikan sumber energi domestik.
"Dari energi mahal menjadi energi yang murah, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan," kata Darmawan.
Ia menegaskan bahwa program ini sejalan dengan visi Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih yang digagas Pemprov Bali. Ketersediaan energi hijau disebutnya akan menjadi penopang tumbuh kembangnya sektor pariwisata setempat.
"Agar pariwisata Bali bertumbuh berkembang dengan adanya energi hijau, yang jauh lebih handal, lebih bersih, dan lebih ekonomis," ujarnya.
Akselerasi Butuh Dukungan Lintas Sektor
Darmawan menggarisbawahi bahwa pembangunan PLTS skala besar membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu faktor krusial yang harus dipastikan adalah ketersediaan lahan.
"Untuk itu hari ini kami menandatangani program kerja sama. Akselerasi ini perlu kerja sama yang erat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan," katanya.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana.
