Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta meminta seluruh instansi terkait memetakan sumber daya penanganan kebakaran dan penyelamatan di Provinsi Bali. Pemetaan mencakup jumlah dan lokasi personel, ketersediaan armada, peralatan, fasilitas, hingga kemampuan teknis. Pemprov Bali menargetkan waktu respons darurat tetap di bawah 12 menit dengan memperhitungkan jarak tempuh dan penempatan pos.
DENPASAR — Instruksi itu disampaikan Giri Prasta dalam rapat koordinasi di Denpasar, Rabu. Ia menekankan pemetaan menyeluruh penting agar tidak ada peralatan yang mangkrak saat dibutuhkan.
"Jangan sampai kita memiliki armada, tetapi alat-alatnya tidak pernah diperhatikan atau tidak siap digunakan ketika dibutuhkan, kita harus memastikan semua sumber daya yang ada benar-benar berfungsi," kata Giri Prasta.
Pemetaan yang diminta tidak hanya soal jumlah armada. Wagub Bali menyebut personel, fasilitas, kemampuan teknis, dan sumber daya pendukung lain juga masuk dalam pendataan.
Semangat Samasta Raksa Bali untuk Kolaborasi Lintas Instansi
Penguatan kolaborasi lintas wilayah dan sektor ini dibangun melalui semangat Samasta Raksa Bali. Giri menjelaskan prinsip dasarnya adalah memastikan Bali diamankan oleh seluruh unsur yang memiliki kemampuan kedaruratan.
Kebakaran dan kejadian yang membutuhkan penyelamatan tidak mengenal batas administrasi. Masyarakat yang menghadapi keadaan darurat tidak memikirkan pihak mana yang bertanggung jawab secara administratif.
"Ketika satu kejadian terjadi, masyarakat membutuhkan seberapa cepat kita hadir, seberapa cepat kita memberikan pertolongan, dan seberapa kuat kita bekerja bersama untuk menyelamatkan jiwa dan mendukung masyarakat," tuturnya.
Sumber Daya Darurat Tersebar di Banyak Unsur
Sumber daya penanganan darurat sebenarnya sudah tersebar di berbagai unsur pemerintahan, TNI, Polri, BUMN, badan usaha, pengelola kawasan strategis, rumah sakit, hingga masyarakat. Seluruh kekuatan potensial itu harus dihubungkan dan dihadirkan dalam satu kesatuan.
"Kekuatan-kekuatan tersebut harus kita hubungkan dan hadirkan secara bersama-sama, inilah semangat yang kita bangun melalui Samasta Raksa Bali," ujar Giri Prasta.
Samasta dimaknai sebagai seluruh unsur dan kebersamaan, sedangkan Raksa berarti menjaga dan melindungi. Konsep ini dipastikan bukan untuk membentuk kewenangan baru atau mengambil alih kewenangan instansi yang sudah ada.
Kolaborasi diarahkan untuk memperkuat kapasitas masing-masing lembaga melalui jejaring kerja sama terintegrasi. Jika suatu daerah membutuhkan bantuan atau peralatan tertentu, daerah lain dapat memberikan dukungan cepat.
Jalur Koordinasi dan Ketersediaan Hidran Jadi Perhatian
Jalur koordinasi dan mekanisme mobilisasi harus disiapkan agar penanganan tidak dimulai dari nol saat darurat terjadi. Pemprov Bali mendorong optimalisasi sarana pendukung seperti ketersediaan hidran dan sumber air di kawasan padat penduduk atau berisiko tinggi.
Upaya pencegahan diperkuat melalui pemeriksaan sarana, edukasi masyarakat, latihan bersama, simulasi, serta peningkatan kompetensi personel. Waktu respons dipatok tetap di bawah 12 menit.
Pemprov Bali optimistis pola penanganan terpadu ini dapat menjadi percontohan nasional. Contohnya ketika dinas perhubungan mengatur kelancaran akses, kepolisian mengamankan lalu lintas, dan dinas kesehatan memberikan pelayanan medis.
"Artinya, satu kejadian bisa membuat beberapa instansi bergerak bersama, belum lagi dukungan dari TNI, Polri, dunia usaha dan masyarakat, inilah pentingnya kolaborasi semesta," ujar Wagub Bali.
