DENPASAR — Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar R. Haryo Sakti menyatakan SR dipulangkan setelah petugas menemukan aktivitas yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Proses pemulangan berlangsung pukul 21.20 Wita dan seluruh tahapan berjalan aman serta lancar.
Pendeportasian dijalankan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. SR sebelumnya sempat menjadi sorotan publik lantaran aktivitas pemasaran lahan di Kintamani.
Lahan 54 Are di Kintamani Jadi Titik Awal Pemeriksaan
SR memasarkan sebidang tanah seluas 54 are di kawasan Kintamani, Bangli. Aktivitas jual-beli lahan itu yang memicu pemeriksaan keimigrasian terhadapnya.
Dari hasil penelusuran petugas, kegiatan SR tidak sejalan dengan izin tinggal yang dimilikinya selama berada di Indonesia. Temuan itu menjadi dasar penetapan sanksi administratif.
Pasal 75 Ayat (1) UU Keimigrasian Jadi Dasar Deportasi
SR dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi. Dasar hukumnya Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar R. Haryo Sakti menegaskan kewajiban hukum bagi setiap orang asing yang berada di Indonesia.
"Setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku," kata R. Haryo Sakti.
Bali Masih Jadi Titik Rawan Pelanggaran Izin Tinggal WNA
Kasus SR menambah panjang daftar pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing di Bali. Pemulangan dilakukan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan pengawalan petugas imigrasi.
Imigrasi Denpasar belum merinci jumlah kasus serupa sepanjang tahun ini. Namun pengawasan terhadap aktivitas WNA, terutama yang menyangkut pemanfaatan lahan, tetap menjadi perhatian kantor wilayah setempat.