SINGARAJA — Program kuliah gratis bagi warga kurang mampu di Buleleng dirancang menanggung seluruh biaya pendidikan sampai lulus. Pemkab Buleleng belum menetapkan berapa siswa yang akan menerima fasilitas tersebut. Penetapan kuota masih dibahas lintas perangkat daerah.
Empat instansi dilibatkan dalam proses seleksi, yakni Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, BKPSDM, serta Bagian Kesra. Status ekonomi keluarga bukan satu-satunya penentu kelolosan calon penerima.
Akademik dan Nonakademik Jadi Pertimbangan Seleksi
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menyebut capaian siswa di bidang akademik maupun nonakademik turut dinilai. Prestasi di ajang seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) menjadi salah satu bahan pertimbangan.
"Kita lihat akademik dan nonakademiknya. Misalnya berprestasi di porprov dan dapat medali, itu kami pertimbangkan juga," ujar Sutjidra.
Program ini menyasar siswa dari keluarga kelompok desil 1 sampai 5 yang dinyatakan lolos seleksi dan diterima di PTN. Pemkab Buleleng menanggung pembiayaan pendidikan mereka lewat APBD.
Rata-rata Lama Sekolah di Buleleng Jadi Alasan Program
Sutjidra mengungkap rata-rata lama sekolah di Buleleng masih perlu didorong. Kondisi itu menjadi salah satu alasan pemerintah daerah membuka akses pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.
"Rata-rata lama sekolah masih kurang di Buleleng. Di Bali kita masih pertengahan. Itu salah satunya tujuannya, selain untuk peningkatan SDM Buleleng," tandasnya.
Kebijakan ini diarahkan tidak sekadar meringankan beban biaya keluarga kurang mampu. Pemkab Buleleng menargetkan perbaikan capaian pendidikan sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah itu.
Mulai 2027, Kuota Belum Ditetapkan
Program kuliah gratis ditargetkan bergulir pada 2027. Sampai kini Pemkab Buleleng belum mengumumkan jumlah penerima maupun besaran anggaran yang disiapkan dalam APBD.
Mekanisme seleksi disiapkan agar bantuan tepat sasaran. Siswa dari keluarga desil 1 hingga 5 yang berminat melanjutkan ke PTN akan melewati tahapan penilaian yang melibatkan sejumlah perangkat daerah.
