Dewa Made Indra menjelaskan, kebijakan pembebasan PBB untuk lahan persawahan sudah berjalan di Kabupaten Tabanan, Badung, dan Gianyar. Di Tabanan, insentif ini menyasar lahan di kawasan Subak Jatiluwih yang merupakan warisan budaya dunia. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Badung menambahkan dukungan berupa beasiswa atau sekolah gratis bagi anak-anak petani.
“Untuk menjaga ini tidak mudah. Namun, ada insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk lahan persawahan di Subak Jatiluwih, yaitu pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” ungkap Dewa Made Indra di sela acara GPIPS.
Dewa Made Indra menyebut, kebijakan pembebasan PBB saat ini baru merupakan langkah awal. Gubernur Bali Wayan Koster disebut tengah mengkaji insentif-insentif tambahan untuk memperkuat daya tahan sektor pertanian di Pulau Dewata.
“Itu baru satu insentif kecil. Ke depan, Bapak Gubernur sedang memikirkan insentif-insentif lainnya,” imbuhnya.
Pelestarian lahan pertanian, kata Dewa, menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan produktivitas pangan dan keberlangsungan sistem irigasi tradisional subak. Sistem ini dinilai vital untuk memperkuat kemandirian pangan Bali di tengah tekanan alih fungsi lahan.
Pada kesempatan terpisah, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya melalui pendataan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee. Regulasi ini menjadi payung hukum untuk menekan konversi sawah menjadi properti komersial.
Acara GPIPS 2026 turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Asisten Gubernur Bank Indonesia Rudy B. Hutabarat, serta Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan. Dalam sambutannya, Bima Arya menekankan pentingnya penguatan rantai distribusi pangan antara Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Bank Indonesia bersama kepala daerah dari Bali, NTB, dan NTT terus memperkuat kolaborasi. Kami memastikan produksi dan distribusi aman serta terkendali,” kata Bima Arya.
Menurutnya, kerja sama antardaerah menjadi kunci pengendalian inflasi, mengingat ketiga provinsi tersebut memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan sinergi ini, pemerintah berharap harga pangan tetap terjangkau dan pasokan aman sepanjang tahun.