DENPASAR — Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot menilai keberadaan pos kesehatan hewan (puskeswan) di kecamatan dan desa perlu diperbanyak. Penambahan itu disebutnya sebagai langkah menekan penyebaran penyakit hewan menular di Bali.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, Bali, Sabtu (19/9/2026). Menurut Adrianus, kunjungan ini khusus mendalami penyakit hewan menular, baik yang terjadi secara global maupun di seluruh Indonesia.
"Kunjungan ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar ini khusus untuk mendalami penyakit-penyakit hewan menular, baik yang terjadi secara global maupun di seluruh Indonesia. Ini sangat penting karena biosecurity ini juga menjadi acuan, patokan bagi kesehatan masyarakat," ujar Adrianus kepada Parlementaria usai pertemuan.
Peran Strategis BBVet Denpasar Perlu Diperkuat
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai peran BBVet Denpasar sangat strategis. Menurutnya, dukungan perlu diberikan dari sisi anggaran, peralatan, maupun personel.
Pengawasan terhadap pemasukan hewan ke dalam negeri maupun antardaerah juga perlu dicermati secara ketat. Tujuannya agar penularan penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan rabies dapat ditekan bahkan dicegah.
"Ini sangat penting karena biosecurity ini juga menjadi acuan, patokan bagi kesehatan masyarakat," ujarnya, menegaskan pentingnya perlindungan masyarakat dari penularan penyakit yang berasal dari hewan.
Petugas Kesehatan Hewan di Desa Disebut Garda Terdepan
Menanggapi tingginya angka penyakit hewan menular di Bali berdasarkan data yang ada, Adrianus mendukung penuh penguatan keberadaan puskeswan di setiap kecamatan. Ia menyebut petugas kesehatan hewan di kecamatan hingga desa merupakan garda terdepan dalam penanganan penyakit hewan menular di lapangan.
"Betul, karena memang garda terdepannya itu sebetulnya petugas-petugas kesehatan hewan di kecamatan-kecamatan bahkan di desa-desa. Saya setuju kalau pos-pos kesehatan hewan baik di desa maupun di kecamatan ini diperbanyak, ini menurut saya sangat perlu," tegasnya.
Penambahan puskeswan dinilai belum cukup tanpa dukungan sumber daya manusia. Adrianus menekankan pentingnya penambahan jumlah petugas di setiap kecamatan maupun desa agar penyebaran, penanggulangan, dan pencegahan penyakit hewan menular dapat ditangani secara optimal.
Butuh Koordinasi dengan BKN dan KemenPANRB
Untuk pengadaan petugas, Adrianus menilai diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ia menyebut pemerintah daerah, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai pihak yang perlu dilibatkan.
"Jadi ini perlu kerja sama, perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti misalnya pemerintah daerah, BKN, kemudian juga MenPAN, sehingga pengadaan sumber daya manusianya, petugas-petugasnya ini bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan di daerah," pungkasnya.
Adrianus merupakan legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Barat. Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke BBVet Denpasar menjadi bagian dari penelusuran langsung kondisi penanganan penyakit hewan menular di daerah.
