MANGUPURA — Pemkab Badung menyiapkan insentif bagi pecalang yang mendapat tugas tambahan menjaga ketertiban dan fasilitas di kawasan pariwisata. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyebut pelibatan pecalang merupakan bagian dari upaya membangun pariwisata yang tetap berlandaskan kearifan lokal. Gagasan itu muncul salah satunya setelah ia melakukan benchmark ke kawasan Sanur, Denpasar.
Adi Arnawa menegaskan, penataan kawasan wisata di Badung tidak berhenti pada pembangunan fisik. Pemerintah ingin memastikan fasilitas yang telah dibangun tetap berfungsi sesuai peruntukannya. Karena keterbatasan SDM, pemerintah menggandeng desa adat untuk ikut mengawasi lapangan.
"Kita ini kan berbasis kearifan lokal. Tinggal bagaimana kita mengedukasi sekaligus memberdayakan potensi-potensi yang ada di desa adat ini, salah satunya lewat pecalang," ujar Adi Arnawa saat menggelar diskusi pariwisata, Rabu (16/9).
Mengapa Pecalang Dilibatkan Menjaga Kawasan Wisata
Menurut Adi Arnawa, pecalang dapat membantu pemerintah menjaga ketertiban di kawasan yang menjadi pusat aktivitas pariwisata. Peran itu dinilai penting seiring berbagai penataan yang sedang berjalan di Badung. Program yang tengah dikerjakan mencakup beautifikasi Pantai Kuta, penurunan kabel, hingga pelebaran pedestrian.
Fasilitas pedestrian menjadi contoh yang disorot. Setelah ditata dan diperbaiki, pedestrian harus tetap digunakan sesuai peruntukannya. Pemerintah tidak ingin fasilitas itu kembali dimanfaatkan untuk aktivitas lain yang berpotensi mengganggu ketertiban kawasan.
"Dengan keterbatasan SDM kami, kami ingin mengajak desa adat, dalam hal ini yang di dalamnya ada pecalang, untuk membantu kami dalam melakukan penertiban," tegasnya.
Insentif Hanya untuk Pecalang di Desa Adat Kawasan Wisata
Kebijakan insentif tidak akan berlaku bagi seluruh pecalang di Kabupaten Badung. Pemkab memprioritaskan pecalang yang berada di wilayah dengan aktivitas pariwisata tinggi. Pecalang di kawasan wisata nantinya memiliki tugas tambahan membantu menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban.
Tugas tambahan itu diharapkan berjalan berdampingan dengan tugas adat yang selama ini dijalankan pecalang. Pemerintah juga berharap pemberian insentif menjadi bentuk apresiasi sekaligus mendorong pecalang menjalankan tugas tambahan secara optimal.
"Pecalang khususnya di daerah-daerah pariwisata, karena ada tugas tambahan ini akan termotivasi untuk ikut membantu tujuan pemerintah menata kawasan sebagaimana yang saya lakukan sekarang ini," katanya.
Sinergi Pemerintah dan Desa Adat di Tengah Keterbatasan SDM
Pelibatan pecalang disebut sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan desa adat. Skema ini sekaligus menjawab keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan di lapangan. Pemerintah menilai peran pecalang penting untuk menjaga fasilitas yang telah dibangun agar tidak kembali disalahgunakan.
Sejumlah penataan kawasan masih berjalan, mulai dari Pantai Kuta hingga pelebaran pedestrian. Pemkab Badung belum merinci besaran insentif maupun jumlah pecalang yang akan menerimanya. Rincian teknis kebijakan itu masih dalam pembahasan lebih lanjut.
