BALI — Tekanan terhadap kebijakan fiskal pemerintah datang dari kalangan akademisi di Surabaya. Melalui pernyataan sikap bersama yang digelar Kamis (11/6/2026), BEM FEB Unair mendesak evaluasi menyeluruh terhadap APBN. Kebijakan anggaran negara dinilai tidak lagi memihak kepentingan rakyat bawah dan gagal menopang pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair, Yeni Mafrukah, menegaskan bahwa kegelisahan ini sudah lama terakumulasi. Sejak September 2025, sejumlah rekomendasi dari para ahli ekonomi telah disodorkan kepada pemerintah, namun hingga kini tidak ada eksekusi yang berarti.
“Kami ingin pemerintah tidak meninggalkan kepakaran. Pergantian pemerintahan saja terbukti tidak bisa memperbaiki masalah sistemik yang ada saat ini jika pemerintah terus-terusan abai dan tetap tidak memegang teguh kajian akademik,” tegas Yeni dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
Dalam kajiannya, mahasiswa ekonomi Unair membedah setidaknya empat titik kritis yang memicu ketidakstabilan ekonomi dan merusak iklim investasi nasional. Pertama, pengelolaan APBN yang dinilai keliru dan tidak berpihak pada sektor riil. Kedua, sejumlah program pemerintah di lapangan justru menjepit ruang gerak UMKM serta pelaku usaha lokal.
“Kami meminta pemerintah menghentikan sejumlah program yang justru menjepit ruang gerak UMKM serta pelaku usaha lokal,” ungkap Yeni.
Ketiga, regulasi yang tumpang tindih dan minim kepastian hukum dinilai melahirkan sentimen negatif bagi investor. Mahasiswa menuntut reformasi regulasi total demi memulihkan kepercayaan pasar. Keempat, degradasi integritas dan transparansi institusi negara dituding menjadi biang kerok ketidakstabilan ekonomi makro saat ini.
Alih-alih menggelar aksi massa konvensional, BEM FEB Unair memilih jalur yang berbeda. Mereka menggunakan mimbar akademik dan pernyataan sikap sebagai bentuk kontrol sosial yang terukur dan berbasis data. Langkah ini diambil untuk menegaskan bahwa kampus tidak akan tinggal diam.
“Diam bukan sebuah keberpihakan. Ketika kita sekadar diam, seolah-olah kita setuju dengan kondisi carut-marut perekonomian Indonesia saat ini,” cetus Yeni.
Pernyataan sikap ini telah menggelinding menjadi gerakan yang lebih besar. Tidak hanya melibatkan lintas fakultas di Unair, gerakan ini juga disokong oleh BEM FEB Universitas Negeri Surabaya (Unesa) serta aliansi masyarakat sipil. Konsolidasi yang lebih masif dan eskalasi gerakan akan segera dilakukan jika pemerintah tetap menutup mata terhadap situasi ekonomi yang kian mendesak.