BALI — Langkah ini diambil setelah Yamin bertemu langsung dengan Executive Vice President Telkom Regional Kalimantan Reni Yustiani, Jumat (pekan lalu). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas tiga isu utama: pengembangan jaringan telekomunikasi, pengelolaan data, dan percepatan digitalisasi layanan pemerintahan.
Yamin menilai infrastruktur teknologi informasi yang ada saat ini belum optimal. Ia menyoroti kebutuhan peningkatan bandwidth agar sistem pelayanan publik, seperti perizinan dan administrasi kependudukan, bisa berjalan tanpa hambatan.
"Digitalisasi layanan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Kami ingin memastikan masyarakat Banjarmasin mendapat pelayanan yang mudah, aman dan berkualitas," ujarnya dalam keterangan resmi.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Banjarmasin dan Telkom akan melakukan general check-up terhadap kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi ke depan. Proses ini bertujuan memetakan kebutuhan secara tepat, termasuk distribusi jaringan premium di lingkungan Pemkot.
Dengan pemetaan yang matang, pemerintah optimistis percepatan transformasi digital bisa mendorong tata kelola yang lebih efisien dan transparan. Masyarakat pun diharapkan tak lagi antre panjang untuk mengurus dokumen atau membayar pajak secara manual.
Sinergi ini menjadi bagian dari tren digitalisasi yang digenjot pemerintah daerah di berbagai kota. Banjarmassi, yang selama ini dikenal sebagai kota seribu sungai, kini berupaya mengejar ketertinggalan infrastruktur digital di kawasan timur Indonesia.