BALI — Pemerintah mengumumkan lelang obligasi perdana Danantara yang digelar pekan lalu menuai minat berlebih. Total permintaan investor mencapai US$4,6 miliar, hampir tiga kali lipat dari nilai yang ditawarkan. Obligasi diterbitkan dalam dua seri: tenor lima tahun senilai US$750 juta dengan imbal hasil 5,35 persen, dan tenor sepuluh tahun senilai US$750 juta dengan imbal hasil 5,95 persen.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani mengklaim hasil ini membuktikan kepercayaan investor terhadap Indonesia masih tinggi. “Ini real,” kata Rosan saat memberikan keterangan bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 15 Juni.
Komposisi pembeli obligasi menunjukkan dominasi investor Amerika Serikat. Untuk seri tenor sepuluh tahun, investor AS menyerap 52 persen dari total emisi. Pemerintah membaca sinyal ini sebagai kepercayaan di tengah tekanan pasar global. Bagi investor global, imbal hasil obligasi Danantara dinilai kompetitif di kawasan emerging market.
Namun imbal hasil 5,35 hingga 5,95 persen itu adalah ongkos yang harus dibayar Danantara untuk mendapatkan dana. Semakin tinggi yield, semakin mahal biaya pendanaan yang ditanggung negara. Pemerintah kini berkewajiban menjaga agar proyek yang dibiayai obligasi ini benar-benar produktif.
Di forum yang sama, pertanyaan beralih ke sisi domestik: bagaimana pemerintah mengembalikan kepercayaan rakyat? Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjawab, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan langkah deregulasi, percepatan hilirisasi, industrialisasi, dan stabilitas ekonomi. Menurut Prasetyo, kebijakan itu diharapkan memberi kepercayaan kepada pelaku ekonomi dan masyarakat.
Kepercayaan rakyat tidak diukur dari besarnya order book obligasi. Ukurannya berbeda: harga beras, harga minyak goreng, ketersediaan lapangan kerja, dan kepastian berusaha. Kesuksesan Danantara belum boleh berhenti sebagai kabar pasar. Uang yang masuk harus dikelola transparan, proyek yang dibiayai harus jelas, dan manfaatnya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pemerintah kini menghadapi dua medan sekaligus: menjaga kepercayaan investor global agar obligasi tetap likuid, dan membuktikan kepada publik bahwa dana itu tidak menguap. Harga kebutuhan pokok yang masih fluktuatif dan daya beli yang belum pulih menjadi ujian pertama.