DENPASAR — Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengungkapkan bahwa proses Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga akhir Agustus ini masih menghadapi tantangan berupa kekhawatiran warga terhadap kerahasiaan data. Padahal, pendataan ini krusial untuk memotret peta struktur ekonomi terbaru di Bali.
“Kalau itu jangan takut untuk disensus, kami jamin datanya aman dan kami jamin data itu bermanfaat untuk kita semua,” ucap Agus Gede di Denpasar, Senin.
Buleleng Paling Cepat, Denpasar Masih Di Bawah Rata-Rata
Agus Gede mencatat realisasi SE 2026 di Bali saat ini berada di angka 79 persen. Namun, capaian tersebut belum merata di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Buleleng menjadi wilayah dengan progres tercepat, sudah menyentuh 90 persen dari data awal yang dikantongi BPS, sementara Kota Denpasar justru masih berada di bawah rata-rata provinsi.
Meski Buleleng terbilang cepat, BPS Bali tidak ingin terlalu bangga. Pasalnya, persentase tersebut baru dibandingkan dengan jumlah usaha yang sudah tercatat sejak lama, sementara potensi usaha baru di lapangan jauh lebih besar.
Memperbarui Peta Ekonomi: dari Warung Internet hingga UMKM
Agus Gede menjelaskan bahwa sensus ini bertujuan untuk memastikan jumlah riil usaha di Bali yang sebelumnya diperkirakan sekitar 600 ribuan. Pendataan ini akan mengungkap jenis usaha, serta input dan output yang dihasilkan pelaku ekonomi.
“Sensus itu kan bertujuan untuk memotret lengkap kondisi perekonomian, bayangkan saja seperti peta, kalau kita tidak punya peta yang baru, bisa salah jalan,” kata dia.
Ia mencontohkan bagaimana beberapa tahun lalu usaha warung internet menjamur di Bali, namun hari ini secara kasat mata jumlahnya sudah berkurang drastis. Tanpa peta struktur ekonomi yang terbaru, pemerintah dipastikan akan kesulitan mengambil kebijakan yang tepat sasaran.
UMKM Kecil Justru Krusial untuk Data Lengkap
BPS Bali menyoroti masih adanya pelaku usaha mikro yang enggan didata karena menganggap usahanya terlalu kecil. Padahal, menurut Agus Gede, justru data dari sektor inilah yang membuat gambaran ekonomi menjadi tidak lengkap jika dilewatkan.
“Itu yang harus dipahami oleh masyarakat, sama seperti UMKM karena jumlahnya kecil tidak mau disensus, padahal sebenarnya itu justru membuat gambarannya menjadi tidak lengkap dan cenderung merugikan mereka nantinya karena kebijakan yang diambil kan menjadi tidak utuh,” tuturnya.
Masyarakat diharapkan menerima kedatangan petugas sensus yang masih akan melakukan pendataan hingga akhir Agustus ini. Data yang terkumpul akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang program bantuan dan kebijakan ekonomi yang lebih akurat untuk warga Bali.
