BALI — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan fakta pahit tentang ketergantungan energi nasional. Dalam Energy Forum di Jakarta, Kamis (26/6), ia mengungkapkan bahwa Indonesia menghabiskan devisa hingga Rp150 triliun per tahun hanya untuk mengimpor LPG. Angka itu bisa membengkak lebih parah jika harga minyak mentah acuan Indonesia (ICP) kembali merangkak naik.
Bahlil menjelaskan, konsumsi LPG nasional saat ini mencapai 8,5 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri hanya mampu menyumbang 1,8 juta hingga 1,9 juta ton. Artinya, sekitar 75 hingga 80 persen kebutuhan LPG harus dipasok dari luar negeri.
“LPG itu kita konsumsi 8,5 juta ton per tahun. Dari 8,5 juta ton itu produksi dalam negeri kita hanya 1,8-1,9 juta ton. Selebihnya kita impor. 75 sampai 80 persen impor,” kata Bahlil dalam paparannya.
Dengan ICP di kisaran US$70 per barel, devisa yang keluar untuk impor LPG sudah mencapai sekitar Rp120 triliun per tahun. “Sekarang ICP-nya seperti ini, bayangan saya devisa kita keluar untuk ngurus LPG tidak kurang dari Rp140 sampai Rp150 triliun,” ujarnya.
Bukan hanya LPG, impor bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi beban besar bagi neraca pembayaran. Bahlil menyebut, total belanja impor BBM mencapai 28 miliar hingga 30 miliar dolar AS setiap tahun. Ia menilai besarnya kebutuhan devisa untuk energi impor menjadi faktor yang ikut mendorong pelemahan nilai tukar rupiah.
“Total pembelanjaan kita BBM per tahun kurang lebih sekitar 28 sampai 30 miliar dolar AS. Ini juga salah satu faktor penyebab kenapa nilai tukar rupiah kita melemah,” katanya.
Menghadapi situasi ini, pemerintah tidak hanya berencana memangkas volume impor. Bahlil juga mengisyaratkan adanya perubahan strategi dalam bertransaksi dengan mitra dagang. Ia mendorong penggunaan mata uang selain dolar AS untuk pembelian energi dari luar negeri.
“Ke depan saya ingin impor-impor ini kalau bisa kita kurangi. Kita manfaatkan produksi dalam negeri kita. Atau kalau kita mau impor, bila perlu jangan usah pakai dolar. Negara mana yang bisa kita beli tanpa pakai dolar, itu jauh lebih baik,” tutur Bahlil.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah serius mencari terobosan untuk menekan beban APBN dan menjaga stabilitas rupiah. Jika berhasil, penghematan devisa dari impor energi bisa dialihkan untuk pembangunan sektor produktif lainnya di dalam negeri.