BALI — Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (30/6). Saat ini, jumlah perusahaan BUMN tercatat mencapai 1.077 entitas. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya masih membukukan kerugian.
Dony Oskaria mengungkapkan, kerugian BUMN yang membengkak hingga Rp 20 triliun menjadi alasan utama pemerintah mempercepat konsolidasi. Targetnya, proses penggabungan dan peleburan ini rampung pada tahun 2026.
"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," ujar Dony dalam pernyataannya, dikutip Rabu (1/7).
Dony menegaskan, seluruh pegawai BUMN akan tetap menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan arahan Prabowo yang menginginkan penataan BUMN tanpa mengorbankan tenaga kerja.
"Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka," katanya.
Perhitungan Danantara menunjukkan, biaya tenaga kerja seluruh BUMN hanya berkisar Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun per tahun. Angka ini sangat kecil dibandingkan potensi penghematan dari konsolidasi yang diperkirakan mencapai Rp 50 triliun.
"Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp 2 sampai Rp 3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp 47 triliun," ujar Dony.
Proses perampingan ini dipastikan akan menyentuh seluruh lini perusahaan pelat merah, termasuk raksasa energi seperti Pertamina, perusahaan listrik PLN, bank plat merah BRI, hingga operator telekomunikasi Telkom. Namun, Dony memastikan tidak ada satu pun karyawan dari perusahaan-perusahaan tersebut yang akan dirumahkan.
Sebaliknya, seluruh karyawan akan dialihkan ke entitas baru hasil konsolidasi. Pemerintah menilai, pemborosan yang terjadi selama ini bukan berasal dari biaya gaji karyawan, melainkan dari tumpang tindih fungsi dan inefisiensi operasional antar perusahaan.
Melalui konsolidasi ini, Prabowo berharap struktur BUMN menjadi lebih efisien, kinerja meningkat, dan pengelolaan aset negara lebih optimal. Langkah ini juga diyakini mampu memperkuat daya saing perusahaan pelat merah serta meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.