DENPASAR — Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel setelah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk periode ke-14 secara berturut-turut. Komitmen ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).
Eddy Mulya menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD terhadap capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP yang diraih selama 14 kali berturut-turut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan.
“Saya atas nama Pemkot Denpasar mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pansus VII DPRD Kota Denpasar, capaian opini WTP yang Pemkot Denpasar peroleh dari BPK selama 14 kali berturut-turut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Eddy Mulya dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Ida Bagus Yoga Adiputra dan Anggota DPRD Provinsi Bali Ketut Suteja Kumara.
Pemerintah Kota Denpasar melalui Inspektorat Daerah akan mengoordinasikan penyusunan rencana aksi sebagai tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Langkah ini bertujuan agar setiap perangkat daerah memiliki target penyelesaian yang terukur terhadap setiap temuan yang ada.
Selain itu, capaian WTP menjadi motivasi bagi pemkot untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan mendorong setiap perangkat daerah menghadirkan inovasi guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
Eddy Mulya juga menyoroti besarnya nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp 644,73 miliar. Angka ini dinilai perlu menjadi perhatian bersama dan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan program pada tahun berikutnya.
“Nilai SILPA yang ditemukan masih tinggi sebesar Rp 644,73 miliar lebih diharapkan bisa menjadi evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab utamanya, baik yang bersumber dari efisiensi belanja, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maupun sisa dana kegiatan yang tidak terserap,” kata Eddy Mulya.
Pemkot Denpasar akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang capaian kinerjanya belum memenuhi target. Langkah ini diambil agar realisasi anggaran ke depan lebih optimal dan tepat sasaran.