MANGUPURA — Rapat paripurna penjelasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 resmi digelar DPRD Kabupaten Badung. Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung ini menjadi pintu masuk bagi para anggota dewan untuk mengkaji secara detail realisasi anggaran tahun lalu.
Asas Manfaat Jadi Tolok Ukur Utama Pembahasan
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Badung menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak boleh berhenti pada angka-angka serapan. Yang paling penting adalah bagaimana anggaran itu berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Badung.
"Jika ada hal yang perlu diperbaiki, DPRD akan memberikan rekomendasi sebagai bahan evaluasi," ujarnya di hadapan peserta rapat. Pernyataan ini menandai bahwa DPRD tidak hanya akan menerima laporan begitu saja, melainkan akan menguji efektivitas program yang sudah dijalankan.
Rekomendasi Jadi Alat Koreksi Kebijakan Daerah
DPRD Badung berkomitmen untuk mencermati setiap pos belanja yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban. Hasil dari pembahasan ini nantinya akan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang bersifat konstruktif bagi pemerintah daerah.
Rekomendasi itu, lanjutnya, akan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan anggaran di tahun-tahun berikutnya. Dengan begitu, kebijakan fiskal Pemkab Badung bisa semakin tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dari Angka ke Dampak Nyata
Rapat paripurna ini merupakan langkah awal dari serangkaian agenda pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD. Setelah penjelasan dari eksekutif, DPRD akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk melakukan pembahasan lebih mendalam.
Proses ini menjadi momen krusial bagi publik untuk mengetahui apakah program-program yang sudah direncanakan berjalan sesuai target. DPRD memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan nilai tambah bagi warga Badung, bukan sekadar habis terserap dalam proyek tanpa dampak.
