SINGARAJA — Fraksi Demokrat-PKB DPRD Buleleng mengusulkan agar Pemkab Buleleng menyediakan kanal pengaduan khusus bagi masyarakat untuk mengawasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Usulan itu mengemuka dalam rapat pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Selasa (14/7/2026).
Menurut Juru Bicara Fraksi Demokrat-PKB, Mulyadi Putra, keterlibatan warga dalam mengawasi penggunaan anggaran merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel. "Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari APBD melalui pelayanan publik dan pembangunan yang berkualitas," ujarnya.
Mulyadi mengusulkan agar posko pengaduan bisa diakses melalui laman resmi pemerintah maupun layanan WhatsApp. Dengan begitu, masyarakat dapat menyampaikan laporan, masukan, atau keluhan jika menemukan pelaksanaan program yang dinilai tidak tepat sasaran.
Politisi yang juga menjabat Ketua DPC PKB Buleleng itu mengaku masih sering menerima keluhan warga terkait implementasi APBD di lapangan. "Banyak yang bertanya kepada saya bagaimana implementasi APBD. Kadang-kadang masyarakat menyampaikan, kok kami tidak bisa merasakan?" katanya.
Dalam pandangan fraksinya, realisasi Pendapatan Daerah APBD 2025 belum sepenuhnya memenuhi target. Dari target Rp 766,9 miliar, realisasinya tercatat Rp 720,9 miliar atau sekitar 94 persen. Mulyadi menilai rendahnya realisasi pendapatan dipengaruhi sektor retribusi daerah yang baru mencapai 81,33 persen, serta dana bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 91,76 persen.
Di sektor belanja, APBD 2025 yang direncanakan sebesar Rp 2,755 triliun terealisasi Rp 2,603 triliun atau 94,5 persen. Kondisi itu menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 151,49 miliar atau sekitar 5,5 persen. Fraksi Demokrat-PKB menilai besarnya SiLPA menjadi indikator bahwa perencanaan anggaran masih perlu diperbaiki agar lebih presisi.
Meski mengapresiasi keberhasilan Pemkab Buleleng meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kalinya berturut-turut, Mulyadi menegaskan capaian tersebut bukanlah tujuan akhir. Fraksinya mendorong agar sisa anggaran diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan desa, peningkatan sektor pendidikan, serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui perluasan akses permodalan dan pasar bagi pelaku UMKM.
"Ini bagian dari transparansi pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat yang menerima dampak pembangunan harus tahu bagaimana APBD dijalankan dan memiliki ruang untuk menyampaikan masukan," tegas politisi asal Desa Penyabangan itu.