TABANAN — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tabanan baru berkisar 60 persen hingga Oktober 2026. Angka itu menjadi salah satu sebab wacana pembebasan PBB-P2 bagi lahan sawah basah tidak masuk pembahasan mendalam dalam RAPBD 2027.
Pembahasan rancangan anggaran masih berlangsung di Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan. Kondisi kemampuan keuangan daerah yang tercermin dalam RAPBD 2027 disebut belum memberi ruang bagi insentif pajak bagi petani.
Pemkab Tabanan sejauh ini memberlakukan pembebasan PBB-P2 secara terbatas, khusus untuk lahan sawah di Desa Jatiluwih yang masuk kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD). Skema itu belum menjangkau sawah di desa lain.
Arnawa menilai proteksi beban fiskal bagi sektor pertanian semestinya dinikmati seluruh petani di Tabanan, kabupaten yang berjuluk lumbung pangan Bali. Ia pun mendorong perluasan kebijakan tersebut.
"Kami tetap berharap untuk PBB-P2 dibebaskan, khususnya untuk lahan basah," ujar I Nyoman Arnawa, Rabu, 11 November 2026.
Dorongan itu ia tegaskan kembali saat menyoroti cakupan kebijakan yang masih terbatas. "Tapi saya inginkan seluruh kabupaten," tegas Arnawa.
Ketua Banggar DPRD Tabanan itu juga mewanti-wanti agar TAPD tidak memasang target penerimaan terlalu tinggi. Menurut dia, target yang muluk berisiko mengganggu program pembangunan yang sudah berjalan.
"Jangan bikin target muluk-muluk yang berisiko terhadap pelaksanaan program. Sudah berjalan, nanti tidak bisa bayar," lanjut Arnawa.
Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui TAPD menyatakan telah menindaklanjuti masukan terkait insentif pajak pertanian. Namun hingga pembahasan RAPBD 2027 berlangsung, perluasan pembebasan PBB-P2 untuk seluruh sawah basah belum masuk tahap keputusan.
Nasib usulan itu kini bergantung pada ruang fiskal yang tersisa dalam rancangan anggaran. Tanpa penambahan penerimaan, pembebasan pajak bagi seluruh lahan sawah berpotensi kembali tertunda.