JAKARTA — Intervensi pasar valuta asing yang dilakukan Bank Indonesia (BI) mulai menyeret cadangan devisa nasional ke jurang kritis. Hingga Mei 2026, BI telah mengeluarkan dana sebesar US$10 miliar untuk menstabilkan rupiah. Namun, upaya ini dinilai sia-sia jika hanya mengandalkan instrumen moneter semata.
"Mengandalkan intervensi moneter secara terus-menerus sebagai instrumen utama stabilisasi nilai tukar ibarat mencoba menahan ombak dengan kedua tangan," tulis analis dalam laporan yang dikutip dari The Conversation. "Sumber dayanya akan habis. Tekanannya tidak berkurang. Pada akhirnya, kita berisiko kehilangan kepercayaan investor."
Tiga Program Besar yang Menguras APBN di Tengah Krisis
Di tengah tekanan nilai tukar yang kian berat, pemerintah justru menjalankan tiga program mercusuar dengan anggaran jumbo. Pertama, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan turun menjadi sekitar Rp200 triliun. Program ini diklaim mampu menciptakan lapangan kerja, namun justru diguncang kasus dugaan penyalahgunaan yang menjerat eks petinggi Badan Gizi Nasional.
Kedua, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp84 triliun dari APBN dan Rp34,57 triliun dari dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ketiga, pembentukan Danantara yang mengalihkan dividen BUMN dari kas negara ke lembaga baru tersebut. Hingga tahun 2024, seluruh BUMN menyetor Rp85,5 triliun ke kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kini, aliran itu terputus.
BI Jadi Kambing Hitam, Celah Fiskal Terabaikan
Bank Indonesia kerap menjadi sasaran kritik saat nilai tukar rupiah melemah. Padahal, persoalan yang dihadapi saat ini bukan semata-mata dari sisi moneter. "Ada celah besar pada sisi fiskal yang membuat kita sampai pada kondisi ini," tegas laporan tersebut. Mengandalkan BI seorang diri untuk memperkuat rupiah sama saja dengan menggarami lautan.
Tekanan eksternal memang tidak bisa dihindari. Kenaikan harga BBM global telah mendorong biaya transportasi dan harga barang di dalam negeri, yang pada akhirnya menekan konsumsi masyarakat. Namun, buruknya pengelolaan fiskal nasional membuat Indonesia semakin rentan terhadap guncangan dari luar.
Solusi: Fokus pada Sektor Swasta, Bukan Proyek Raksasa
Para pengamat menyarankan agar pemerintah mengalihkan alokasi dana besar-besaran tersebut untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dari sektor swasta. Sektor ini tidak bergantung pada uang negara dan justru memperkuat sisi penerimaan melalui kontribusi pajak.
"Dengan demikian, pertumbuhan lapangan kerja tidak hanya sebatas peningkatan kuantitas, melainkan juga kualitas," tulis laporan tersebut. Kualitas lapangan kerja menjadi indikator yang lebih relevan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal secara komprehensif. Hal ini dapat diwujudkan melalui bauran kebijakan terpadu serta pemberian insentif yang mendorong pertumbuhan sektor swasta.
Sementara itu, untuk program MBG, para pengamat menyarankan agar alokasinya dibatasi maksimal satu persen dari total APBN. Fokusnya harus diarahkan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang secara substantif membutuhkan intervensi tersebut. Tanpa perbaikan mendasar, bukan tidak mungkin rupiah akan terus terpuruk dan cadangan devisa habis terkikis.
