BALI — Delegasi Republik Indonesia berhasil merebut satu kursi dari empat negara yang terpilih di Grup IV, mengalahkan dua kandidat lain dari total enam peserta. Selain Indonesia, Jepang, Filipina, dan Kamboja juga lolos. Keberhasilan ini merupakan hasil lobi intensif delegasi di Paris, pusat, dan seluruh perwakilan, serta dukungan negara sahabat.
Lobi Intensif dan Dukungan Negara Sahabat
Duta Besar RI Paris selaku Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Mohamad Oemar, menyebut kemenangan ini sebagai amanah besar. “Kami akan menjalankannya dengan dedikasi penuh,” ujarnya dalam keterangan tertulis KBRI Paris, Kamis (18/6).
Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, I Gusti Agung Ketut Satrya Wibawa, menambahkan posisi strategis ini akan dioptimalkan untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang. “Kami akan memprioritaskan penguatan kapasitas komunitas lokal,” katanya.
Tugas Strategis Komite: Evaluasi hingga Rumuskan Kebijakan
Komite Warisan Budaya Takbenda merupakan badan eksklusif beranggotakan 24 negara dari total 185 negara pihak Konvensi 2003. Tugasnya mencakup evaluasi dan penetapan pendaftaran warisan budaya tak benda ke dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO, serta merumuskan panduan kebijakan pelestarian global.
Selama periode keanggotaan, Indonesia berkomitmen mengawal kebijakan global pelindungan kebudayaan dan mendorong implementasi konvensi yang lebih inklusif. Pemerintah menekankan bahwa warisan budaya harus berfungsi sebagai pilar solidaritas, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan.
Diplomasi Budaya dan Reputasi Internasional
Kepercayaan dunia internasional ini menjadi bukti komitmen nasional melestarikan budaya secara berkelanjutan. Keberhasilan di forum multilateral ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan warisan budaya tak benda terbanyak di dunia.
Sebelumnya, Indonesia telah mencatatkan sejumlah warisan budaya tak benda ke UNESCO, seperti wayang, keris, batik, angklung, tari saman, noken, dan jamu. Keanggotaan di komite ini memungkinkan Indonesia berperan lebih besar dalam menentukan arah kebijakan perlindungan budaya global.
