DENPASAR — Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menandai dimulainya pembangunan PLTS Atap di RSUD Bali Mandara bertepatan dengan Rahina Tumpek Landep. Nilai investasi proyek ini berkisar Rp 10 miliar hingga Rp 15 miliar dengan skema kerja sama investasi selama 25 tahun, tanpa menyentuh anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Bali.
Daya terpasang 760 kWp itu diproyeksikan menyumbang sekitar 30 persen dari kebutuhan listrik rumah sakit yang saat ini mencapai 2,8 megawatt. Instalasi panel surya ditempatkan di atas kawasan parkir, sehingga sekaligus melindungi kendaraan pengunjung dari panas dan hujan.
Berapa Penghematan Listrik yang Ditargetkan RSUD Bali Mandara
Direktur Utama RSUD Bali Mandara I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya menyebut biaya listrik rumah sakit kini sekitar Rp 400 juta per bulan. Dengan beroperasinya PLTS Atap, pihaknya menargetkan penghematan 25–30 persen atau sekitar Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar per tahun.
"Pembangunan PLTS Atap telah direncanakan sejak awal 2026 dan mulai direalisasikan pada November 2026," kata Putra Dharma Jaya.
Pemasangan diperkirakan berlangsung 16 minggu atau sekitar empat bulan. Seluruh instalasi ditargetkan rampung pada Maret atau April 2027, sehingga manfaat efisiensi biaya listrik mulai terasa pada Mei 2027.
Skema Investasi Tanpa APBD dan Rujukan Kebijakan Gubernur Bali
Menurut Dewa Indra, proyek ini merupakan implementasi kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster dalam mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih. Pembangunan PLTS Atap RSUD Bali Mandara juga mengacu pada Kawasan Rendah Emisi Kerthi Bhumi Satwika dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan PLTS Atap di Provinsi Bali.
Dewa Indra mendorong seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali memanfaatkan PLTS Atap di kantor masing-masing. Menurutnya, kapasitas pembangkit bukan ukuran utama, melainkan komitmen pemerintah menerapkan kebijakan energi bersih.
"Pemerintah harus terlebih dahulu memberikan contoh nyata sebelum mengajak dunia usaha dan industri pariwisata beralih menggunakan energi bersih," ujarnya.
Dorongan SPKLU di Kantor OPD dengan Kunjungan Tinggi
Selain PLTS Atap, Dewa Indra meminta OPD mempertimbangkan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Prioritas diberikan pada kantor pemerintahan yang tingkat kunjungan masyarakatnya cukup tinggi, dengan penyesuaian kebutuhan dan kondisi masing-masing OPD.
Penerapan PLTS Atap di perkantoran pemerintah dinilai sebagai langkah strategis meningkatkan efisiensi energi sekaligus menekan pengeluaran listrik. RSUD Bali Mandara berharap pengembangan serupa bisa berlanjut untuk menunjang pelayanan kesehatan.
Proyek ini diharapkan menjadi contoh penerapan energi bersih pada fasilitas pelayanan publik di Bali, sekaligus memperkuat kemandirian energi, pengurangan emisi, dan pembangunan berkelanjutan di provinsi tersebut.
