BALI — Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Iman Sukandar dan Benny Nurdin Yusuf di Gedung Merah Putih, Jakarta. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan kedua saksi yang berstatus ASN Kemenhub tersebut. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama Iman Sukandar dan Benny Nurdin Yusuf," kata Budi dalam keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).
KPK belum merinci materi yang akan didalami dari kedua saksi. Namun, pemeriksaan ini bertujuan melengkapi berkas penyidikan perkara yang sudah berjalan. Lembaga antirasuah terus menelusuri dugaan aliran dana ke sejumlah pihak yang disebut dalam proses persidangan dan pemeriksaan saksi sebelumnya.
Kasus ini bermula dari praktik suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA. KPK telah menetapkan dua tersangka. Pertama, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Harno Trimadi. Kedua, mantan anggota Komisi V DPR RI Sudewo.
Penetapan tersangka terhadap Sudewo menjadi sorotan karena menunjukkan keterlibatan unsur legislatif dalam pengawasan proyek. Sebagai anggota Komisi V yang membidangi infrastruktur, Sudewo diduga menerima aliran dana dari proyek yang seharusnya diawasi.
KPK masih mengkonstruksi secara utuh skema korupsi di tubuh DJKA. Proyek pengadaan jalur kereta di Kemenhub memiliki nilai kontrak yang besar dan melibatkan banyak kontraktor swasta. Dugaan suap terjadi pada tahap penganggaran, lelang proyek, hingga pencairan dana pemeliharaan.
Dari pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya, penyidik menemukan indikasi adanya pemotongan anggaran proyek yang dialokasikan untuk sejumlah pejabat. Modus yang digunakan beragam, mulai dari mark-up harga hingga proyek fiktif pada paket pemeliharaan jalur.
KPK memastikan penyidikan akan terus berlanjut. "Kami masih menelusuri dugaan aliran dana kepada pihak lain yang disebut dalam proses persidangan maupun pemeriksaan saksi," ujar Budi.
Kasus ini menjadi pukulan bagi program pengembangan perkeretaapian nasional. DJKA selama ini mengelola proyek strategis, termasuk pembangunan jalur ganda (double track) dan peningkatan rel di Sumatera serta Jawa. Praktik korupsi di lembaga ini berpotensi menghambat realisasi proyek dan menurunkan kualitas infrastruktur.
Pemeriksaan dua ASN Kemenhub pada Selasa kemarin menandai babak baru pengusutan. Publik menunggu apakah KPK akan menjerat lebih banyak tersangka dari kalangan pejabat eselon II dan pihak swasta yang menjadi rekanan proyek.
KPK menegaskan komitmennya mengungkap secara menyeluruh konstruksi perkara ini. Lembaga antirasuah tidak akan berhenti pada tersangka yang sudah diumumkan. "Proses penyidikan akan terus dilakukan guna mengungkap secara menyeluruh konstruksi perkara dan pihak-pihak yang diduga terlibat," kata Budi.