BULELENG — Rasa gerah akibat ketidakjelasan status hukum desa adat mendorong prajuru Desa Adat Banyuasri, Kecamatan Buleleng, mengambil langkah hukum. Mereka resmi menyomasi Bendesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali karena Surat Keputusan (SK) pengukuhan desa adat tak kunjung terbit sejak empat tahun lalu.
Prajuru Desa Adat Banyuasri menilai ketiadaan SK ini menghambat berbagai hak adat dan operasional desa. Mulai dari urusan administratif hingga pengakuan resmi terhadap struktur kepemimpinan adat di mata pemerintah dan lembaga lainnya.
“Kami sudah menunggu sejak 2020. Prosesnya berlarut-larut tanpa kepastian. Ini bukan soal egosentris, tapi soal hak dasar kami sebagai desa adat,” ujar salah satu prajuru yang enggan disebutkan namanya.
Dalam somasi yang dilayangkan, prajuru Desa Adat Banyuasri meminta Bendesa Agung MDA Bali segera memberikan klarifikasi tertulis. Mereka juga menuntut adanya batas waktu yang jelas kapan SK pengukuhan akan diterbitkan.
Langkah frontal ini dianggap sebagai jalan terakhir setelah jalur komunikasi informal dinilai tidak membuahkan hasil. “Kami ingin ada kejelasan, bukan sekadar janji,” tambahnya.
Prajuru Desa Adat Banyuasri belum merinci langkah hukum selanjutnya jika somasi tidak direspons dalam tenggat waktu yang ditentukan. Namun, mereka menegaskan tidak akan tinggal diam dan siap menempuh jalur hukum lebih lanjut untuk memperjuangkan hak-hak adat warganya.
Hingga berita ini diturunkan, Bendesa Agung MDA Bali belum memberikan tanggapan resmi terkait somasi tersebut.